Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran atau Taisei Yokusankai (Jepang: 大政翼贊會/大政翼賛会) adalah sebuah organisasi masa perang Kekaisaran Jepang yang dibuat oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe pada 12 Oktober 1940, untuk mempromosikan tujuan-tujuan dari gerakan Shintaisei-nya ("Orde Baru"). Organisasi tersebut berubah menjadi partai politik pemerintahan "statis" yang bertujuan untuk menyingkirkan seksionalisme dalam politik dan ekonomi di Kekaisaran Jepang untuk menciptakan negara satu partai totaliter, dalam rangka memaksimalisasi efisiensi upaya perang total Jepang di Tiongkok.[4] Ketika organisasi ini diluncurkan secara resmi, Konoe di angkat sebagai "penyelamat politik" sebuah negara yang sedang kacau; namun, perpecahan internal segera muncul.
Awal Mula
Berdasarkan rekomendasi dari Shōwa Kenkyūkai (Asosiasi Penelitian Shōwa), Konoe awalnya memahami Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran sebagai partai politik reformis untuk mengatasi perbedaan yang mengakar dan klik politik antara birokrat, politisi dan militer. Selama musim panas 1937, Konoe menunjuk 37 anggota yang dipilih dari spektrum politik yang luas ke komite persiapan yang bertemu di Karuizawa, Nagano. Komite tersebut termasuk rekan politik Konoe yaitu Fumio Gotō, Count Yoriyasu Arima dan pengusaha dan juru bicara sayapzkanan Fusanosuke Kuhara. Sayap militer radikal diwakili oleh Kingoro Hashimoto, sedangkan sayap militer tradisionalis diwakili oleh Senjūrō Hayashi, Heisuke Yanagawa dan Nobuyuki Abe.
Konoe awalnya mengusulkan agar Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran diorganisir di sepanjang garis sindikalis nasional, dengan anggota baru ditugaskan ke cabang berdasarkan profesi, yang kemudian akan mengembangkan saluran untuk partisipasi massa dari populasi umum untuk "membantu Pemerintahan Kekaisaran".[5]
Namun, sejak awal, tidak ada konsensus dalam tujuan bersama, karena dewan kepemimpinan mewakili semua ujung spektrum politik, dan pada akhirnya, partai diorganisir menurut garis geografis, mengikuti sub-divisi politik yang ada. Oleh karena itu, semua pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkat pemerintahan desa, kota, kota dan prefektur secara otomatis menerima posisi yang setara di dalam cabang lokal Asosiasi Asistensi Pemerintahan Kekaisaran.[6]
Sebelum pembentukan Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran, Konoe telah mengesahkan Undang-Undang Mobilisasi Nasional, yang secara efektif menasionalisasi industri strategis, media berita, dan serikat pekerja, sebagai persiapan untuk perang total dengan Republik Tiongkok.
Serikat pekerja digantikan oleh Rancangan Ordonasi Wajib-Militer Nasional, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk merekrut pekerja sipil ke dalam industri perang yang kritis. Masyarakat dimobilisasi dan di-indoktrinasi melalui Gerakan Mobilisasi Spiritual Nasional, yang mengorganisir acara-acara patriotik dan demonstrasi massa, dan mempromosikan slogan-slogan seperti "Yamato-damashii" (semangat yamato) dan "Hakkō ichiu" (Seluruh dunia di bawah satu atap) untuk mendukung militerisme. Ini didesak untuk "mengembalikan semangat dan prinsip Jepang kuno".[7]
Perkembangan
Segera setelah bulan Oktober 1940, Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran mensistematisasikan dan meresmikan Tonarigumi, sebuah sistem nasional asosiasi lingkungan. Shashin Shūhō (Laporan Mingguan Fotografi) edisi 6 November 1940 menjelaskan tujuan infrastruktur ini:
Gerakan Taisei Yokusankai telah menyalakan saklar untuk membangun kembali Jepang baru dan menyelesaikan tatanan baru Asia Timur Raya yang, secara besar-besaran, adalah pembangunan tatanan dunia baru. Taisei Yokusankai (Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran) secara garis besar adalah gerakan Orde Baru yang dengan kata lain akan menempatkan Seratus Juta menjadi satu tubuh di bawah organisasi baru ini yang akan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita untuk kepentingan bangsa. Bukankah kita semua siap secara mental untuk menjadi anggota organisasi baru ini dan, sebagai satu orang dewasa ke orang lain, tanpa membuat atasan kita kagum atau disibukkan dengan masa lalu, mengesampingkan semua urusan pribadi untuk melakukan pelayanan publik? Di bawah Taisei Yokusankai adalah kota regional, desa, dan tonarigumi; mari kita selenggarakan rapat dewan dan memajukan kegiatan organisasi ini.[8]
Pada bulan Februari 1942, semua asosiasi wanita digabungkan menjadi Asosiasi Wanita Jepang Raya yang bergabung dengan Asosiasi Bantuan Pemerintahan Kekaisaran pada bulan Mei. Setiap wanita dewasa di Jepang, kecuali di bawah dua puluh tahun dan belum menikah, dipaksa untuk bergabung dengan Asosiasi.[9]
Demikian pula, pada bulan Juni, semua organisasi pemuda digabung menjadi Korps Pemuda Asosiasi Asistensi Politik untuk Pemerintahan Kekaisaran Jepang Raya (翼賛青年団, Yokusan Sonendan), berdasarkan model Sturmabteilung Jerman Nazi (stormtroopers).[10]
Pada bulan Maret 1942, Perdana Menteri Hideki Tōjō berusaha menghilangkan pengaruh politisi terpilih dengan membentuk komisi pencalonan pemilu yang disponsori secara resmi, yang membatasi kandidat yang tidak disetujui pemerintah dari pemungutan suara.[11] Setelah Pemilihan Umum Jepang 1942, semua anggota Diet diminta untuk bergabung dengan Asosiasi Asistensi Politik untuk Pemerintahan Kekaisaran (Yokusan Seijikai), yang secara efektif menjadikan Jepang negara satu partai.
Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran secara resmi dibubarkan pada 13 Juni 1945, sekitar tiga bulan sebelum akhir Perang Dunia II di Teater Pasifik. Selama pendudukan Sekutu di Jepang, otoritas Amerika membersihkan ribuan pemimpin pemerintahan dari kehidupan publik karena telah menjadi anggota Asosiasi. Belakangan, banyak dari mereka kembali ke peran penting dalam politik Jepang setelah pendudukan berakhir.
Catatan
- ^ Brandon, James R., ed. (2009). Kabuki's Forgotten War: 1931-1945. University of Hawaii Press. hlm. 113. ISBN 9780824832001.
.2 All existing political parties "voluntarily" dissolved themselves, replaced by a single authorized political body, the ultranationalist Imperial Rule Assistance Association.
- ^ Baker, David (June 2006). "The political economy of fascism: Myth or reality, or myth and reality?". New Political Economy. 11 (2): 227–250. doi:10.1080/13563460600655581.
- ^ McClain, James L. (2002). Japan: A Modern History. New York: W. W. Norton & Company, Inc. hlm. 454. ISBN 0393041565.
Conservatives such as Hiranuma Kiichiro, who served as prime minister for eight months in 1939, objected that the proposed totalitarian IRAA was nothing but a "new shogunate" that would usurp the power of the emperor's government, and Japanists declared that the national polity, the hallowed kokutai, already united the emperor with subjects who naturally fulfilled their sacred obligation to "assist imperial rule." On a more mundane plane, senior officials within the Home Ministry feared the loss of bureaucratic turf and complained that the proposed network of occupationally based units would interfere with local administration at a particularly crucial time in the nation's history.
- ^ Wolferen, The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation, page 351
- ^ Sims, Japanese Political History Since the Meiji Renovation 1868–2000, p. 220
- ^ Duus, The Cambridge History of Japan, page 146
- ^ Edwin P. Hoyt, Japan's War, p 189 ISBN 0-07-030612-5
- ^ David C. Earhart, Certain Victory, M.E. Sharpe, 2008, p.142, citing Shashin Shūhō
- ^ Modern Japan in archives, the Yokusan System, http://www.ndl.go.jp/modern/e/cha4/description15.html
- ^ Shillony, Ben-Ami (1981). Politics and Culture in Wartime Japan. Oxford University Press. hlm. 23–33, 71–75. ISBN 0-19-820260-1.
- ^ Stockwin, Governing Japan: Divided Politics in a Major Economy, page 22
Referensi
Pranala luar
|
|---|
| Umum | |
|---|
| Perpustakaan nasional | |
|---|
| Basis data ilmiah | |
|---|
| Lain-lain | |
|---|
