Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ekonomi Timor Leste

Ekonomi Timor Leste
Mata uangDolar AS (USD) dan Centavo Timor Leste[1]
Tahun fiskalTahun kalender
Organisasi perdaganganAliansi Pasifik
Statistik
PDB
[2]
Pertumbuhan PDB
  • −1,1% (2018) 1,8% (2019)[2]
  • −8,1% (2020) 1,9% (2021)[3]
PDB per kapita
  • Penurunan US$1.402 (nominal, est. 2022) (ke-162)[2]
  • Penurunan US$3.339 (KKB, est. 2022) (ke-166)
[2]
PDB per sektor
Inflasi (IHK)2,294% (2018)[2]
Penduduk
di bawah garis kemiskinan		49,9%[4] (est. 2007)
  • ▼ 22,0% dengan kurang dari US$1,90/hari (2014)[5]
  • ▼ 65,9% dengan kurang dari US$3,20/hari (2014)[6]
  • ▼ 91,8% dengan kurang dari US$5,50/hari (2014)[7]
Koefisien giniSteady 28,7 rendah (est. 2014)[8]
Pengangguran18% (est. 2010)
Industri utamapercetakan, pembuatan sabun, kerajinan tangan, kain tenun
Peringkat kemudahan melakukan bisnisPenurunan ke-181 (di bawah rata-rata, 2020)
Eksternal
EksporUS$24 juta (est. 2017; tidak termasuk minyak)
Komoditas eksporkopi, kayu cendana, marmer;
Tujuan ekspor utama
ImporUS$588 juta (est. 2017)
Komoditas imporbahan makanan, bensin, kerosin, mesin
Negara asal impor utama
Utang kotor luar negeri
  • US$232,4 juta (2021)[3]
  • 15,63% dari PDB (2021)[3]
Pembiayaan publik
Cadangan mata uang asingUS$279.000.000 (Desember 2013)

Ekonomi Timor Leste dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh Bank Dunia.[9] Timor Leste menempati peringkat ke-133 dalam Indeks Pembangunan Manusia, peringkat rendah dalam indeks tersebut.[10] 20% penduduknya adalah pengangguran[1] dan 52,9% penduduknya hidup kurang dari US$1,25 per hari.[10] Sekitar separuh penduduk Timor Leste buta huruf.[10] Di angka 27%, tingkat urbanisasi Timor Leste merupakan salah satu yang terendah di dunia.

Pada tahun 2007, gagal panen menyebabkan kelaparan mematikan di sebagian wilayah Timor Leste. Bulan November 2007, sebelas subdistrik masih membutuhkan makanan yang dipasok melalui bantuan internasional.[11]

Menurut data sensus 2010, 87,7% rumah kota dan 18,9% rumah desa tersambung dengan aliran listrik. Rata-rata, 36,7% rumah di Timor Leste memiliki aliran listrik.[12]

Negara ini masih merasakan dampak pendudukan Indonesia yang merusak infrastruktur dan menimbulkan gelombang ribuan pengungsi.

Tidak ada hukum paten di Timor Leste.[13]

Sejarah

Sebelum dan semasa kolonisasi, pulau Timor dikenal sebagai produsen cendana. Pemerintah kolonial Portugal memberi konsesi minyak kepada Oceanic Exploration Corporation. Akan tetapi, eksploitasi minyak tersebut terhambat oleh invasi Indonesia tahun 1976. Ladang minyak di Timor Leste dibagi antara Indonesia dan Australia lewat Perjanjian Celah Timor tahun 1989.[14] Perjanjian ini menetapkan panduan eksploitasi sumber daya bawah laut gabungan di "celah" Timor Portugal di batas maritim yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 1972.[15] Pendapatan dari wilayah gabungan ini dibagi 50%-50%. Woodside Petroleum dan ConocoPhillips mulai mengeksploitasi sebagian sumber daya minyak di Celah Timor atas nama Indonesia dan Australia pada tahun 1992.

Pada akhir 1999, sekitar 70% infrastruktur ekonomi Timor Leste dihancurkan oleh militer Indonesia dan milisi anti-kemerdekaan.[1] Akibatnya, 260.000 orang mengungsi ke barat. Dari tahun 2002 sampai 2005, infrastruktur yang hancur dibangun kembali oleh program internasional yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program ini melibatkan penasihat sipil, 5.000 tentara penjaga perdamaian (paling banyak 8.000 tentara), dan 1.300 polisi. Pada pertengahan 2002, jumlah pengungsi Timor Leste turun menjadi 50.000 orang.

Proyek pembangunan

Minyak dan gas

Proyek jangka panjang yang menjanjikan adalah pengembangan sumber daya minyak bumi dan gas alam bersama Australia di perairan di sebelah tenggara Timor Leste.

Timor Leste tidak mewarisi perbatasan laut permanen apapun ketika merdeka dan mencap Perjanjian Celah Timor ielgal. Sebuah perjanjian sementara, Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani ketika Timor Leste merdeka tanggal 20 Mei 2002, menetapkan Kawasan Pengembangan Minyak Bumi Bersama (Joint Petroleum Development Area; JPDA) dan sistem bagi hasil pendapatan sebesar 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.[16] Pengembangan besar pertama di JPDA sejak kemerdekaan Timor Leste dilakukan di ladang minyak terbesar di Laut Timor, ladang gas Greater Sunrise. Eksploitasinya merupakan topik beberapa perjanjian pada tahun 2003 dan 2005. Hanya 20% ladang minyak yang masuk JPDA, sedangkan sisanya berada di perairan yang tidak masuk perjanjian tersebut, tetapi sama-sama diklaim oleh kedua negara. Perjanjian sementara pertamanya membagi 82% pendapatan SDA untuk Australia dan 18% untuk Timor Leste.[17]

Pemerintah Timor Leste berusaha merundingkan perbatasan resmi dengan Australia tepat di separuh jalan antara kedua negara sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Australia menginginkan perbatasan di akhir landas kontinen Australia yang luas sesuai yang disepakati dengan Indonesia tahun 1972 dan 1991. Normalnya, sengketa perbatasan seperti ini diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional untuk diputuskan secara imparsial,[18] tetapi pemerintah Australia sudah duluan menarik diri dari yurisdiksi internasional (khusus persoalan batas laut) sebelum Timor Leste merdeka.[19]

Di bawah tekanan publik dan diplomatik, pemerintah Australia menawarkan konsesi royalti ladang gas Greater Sunrise.[20] Tanggal 7 Juli 2005, sebuah perjanjian menyepakati bahwa kedua negara akan mengakhiri sengketa batas laut dan Timor Leste akan menerima 50% pendapatan dari ladang gas Greater Sunrise, sekitar A$26 milair atau US$20 miliar sepanjang masa aktif proyek.[21] Ladang lain di perairan yang diklaim Timor Leste namun berada di luar JPDA (Laminaria-Corallina dan Buffalo) masih dieksploitasi secara sepihak oleh Australia.[22]

Sebagian pendapatan royalti minyak bumi Timor Leste dimasukkan ke dana kekayaan negara, Timor-Leste Petroleum Fund.

Telekomunikasi

Artikel utama: Telekomunikasi di Timor Leste

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b c East Timor di CIA World Factbook.
  2. ^ a b c d e f "World Economic Outlook Database". IMF.org. Dana Moneter Internasional. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  3. ^ a b c "Budget, January 2022" (PDF). www.mof.gov.tl/. Timor Leste. hlm. 74. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  4. ^ Timor Leste Diarsipkan 14 Agustus 2015 di Wayback Machine., Data Bank Dunia
  5. ^ "Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  6. ^ "Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  7. ^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) - Timor Leste | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  8. ^ "Gini Index coefficient". CIA World Factbook. Diakses tanggal 9 Mei 2022. 
  9. ^ Timor Leste – World Bank Diarsipkan 8 November 2016 di Wayback Machine.
  10. ^ a b c "- Human Development Reports". Diakses tanggal 4 Maret 2015. 
  11. ^ Voice of America, 24.06.07, East Timor Facing Food Crisis Diarsipkan 14 Juli 2007 di Wayback Machine. dan Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor-Leste.
  12. ^ "Highlights of the 2010 Census Main Results in Timor-Leste" (PDF). Direcção Nacional de Estatística. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 September 2013. Diakses tanggal 28 November 2016. 
  13. ^ "Gazetteer - Patents". Billanderson.com.au. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 September 2018. Diakses tanggal 28 Maret 2010. 
  14. ^ "TIMOR GAP TREATY between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 June 2005. 
  15. ^ "Radio Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 January 2007. 
  16. ^ "aph.gov.au". aph.gov.au. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-04. Diakses tanggal 28 March 2010. 
  17. ^ transparency.gov.tl Diarsipkan 9 August 2011 di Wayback Machine. [pranala nonaktif]
  18. ^ "Plain facts about". Diakses tanggal 4 March 2015. 
  19. ^ "Declaration under the Statute of the International Court of Justice concerning Australia's acceptance of the jurisdiction of the International Court of Justice (Canberra, 21 March 2002) [2002] ATS 5". Diakses tanggal 4 March 2015. 
  20. ^ "Downer's spin and the East Timor talks". Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2005. 
  21. ^ Geoff A. McKee, oil and gas expert engineer, Lecturer, University of NSW, Sydney, Australia. "canb.auug.org.au". canb.auug.org.au. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-08-23. Diakses tanggal 28 March 2010. 
  22. ^ "pm.gov.tp". pm.gov.tp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-15. Diakses tanggal 28 March 2010. 
Kembali kehalaman sebelumnya