Kebebasan akademik (bahasa Inggris: academic freedom) adalah konsep moral dan hukum yang menyatakan bahwa kebebasan untuk melakukan penyelidikan ilmiah oleh akademisi dan peneliti adalah sangat penting dalam misi perguruan tinggi dan dalam prinsip-prinsip akademik, dan bahwa para akademisi dan peneliti harus memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan gagasan atau fakta (termasuk hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan baik bagi kelompok politik tertentu maupun otoritas yang berkuasa) tanpa rasa takut terhadap adanya penindasan, kehilangan pekerjaan, atau pemenjaraan. Jika inti dari kebebasan akademik adalah bahwa para cendekiawan yang bertindak dalam kapasitas akademik – sebagai pengajar atau peneliti – bebas untuk mengekspresikan perspektif ilmiah mereka, kini terdapat sebuah interpretasi yang memperluas perlindungan profesi ini termasuk pada ceramah atau kuliah para akademisi tentang hal-hal di luar keahlian profesional mereka.^[1][2]

Kebebasan akademik adalah isu yang terus diperdebatkan. Oleh karena itu, terdapat pula batasan-batasan dalam praktiknya. Di Amerika Serikat, misalnya, menurut "Pernyataan tentang Kebebasan Akademik dan Jabatan Akademik Tetap tahun 1940" yang diakui secara luas dari American Association of University Professors, para pengajar harus berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang kontroversial yang sama sekali tidak terkait dengan mata pelajaran yang dibahas. Ketika mereka berbicara atau menulis untuk publik, mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat ilmiah mereka tanpa rasa takut terhadap adanya sensor institusional atau sanksi disiplin, tetapi mereka harus dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berbicara dalam kapasitas mereka sebagai akademisi dan bukan atas nama institusi mereka.^[3] Jabatan tetap akademik (tenure) melindungi kebebasan akademik dengan memastikan bahwa para pengajar hanya dapat dipecat karena alasan seperti inkompetensi dalam profesi mereka atau perilaku yang menimbulkan kecaman dari komunitas akademik itu sendiri.^[4]

Kebebasan akademik merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan.^[5] UNESCO mendefinisikan kebebasan akademik sebagai hak yang dimiliki oleh akademisi di perguruan tinggi atas kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan untuk melakukan penelitian dan menyebarluaskan dan menerbitkan hasil penelitian, kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang institusi pendidikan tinggi, kebebasan dari penyensoran yang bersifat institusional dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan-badan perwakilan akademik.^[6]

Meskipun gagasan kebebasan akademik memiliki sejarah implisit yang panjang (Universitas Leiden, didirikan pada tahun 1575, tempat lahirnya konsep modern)^{[butuh rujukan]}, perkembangan konsep ini tidak dapat dilepaskan dari jasa Wilhelm von Humboldt. Humboldt adalah seorang filsuf dan ahli ilmu bahasa yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Prusia untuk membentuk sebuah universitas baru di Berlin pada awal abad ke-19. Dia kemudian mendirikan universitas yang berpegang pada dua prinsip kebebasan akademik: kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah dan terdapat kesatuan antara penelitian dan pengajaran.^[7] Alasan yang mendasari kebebasan akademik menurut Humboldt adalah "untuk menegakkan prinsip bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang telah ditemukan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak akan pernah diketahui seluruhnya dan perlu untuk dicari tanpa henti".^[7] Univesitas Berlin yang didirikan pada tahun 1810 mengikuti model pendidikan tinggi Humboldt dan kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai perguruan tinggi modern di Jerman dan universitas-universitas di Barat.

Gagasan kebebasan akademik juga dirumuskan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran kewenangan oleh negara totaliter terhadap ilmu pengetahuan dan dunia akademia pada umumnya untuk menjalankan misinya. Misalnya, di Uni Soviet, penelitian ilmiah berada di bawah kendali politik yang ketat pada tahun 1930-an. Sejumlah bidang penelitian dinyatakan sebagai "ilmu semu borjuis" dan dilarang, terutama ilmu genetika^[8] dan sosiologi.^[9] Kecenderungan untuk menundukkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan negara juga terdapat di Barat, termasuk seorang Marxis berpengaruh John Desmond Bernal, yang menerbitkan The Social Function of Science pada tahun 1939.

Bertentangan dengan pendekatan ini, Michael Polanyi berpendapat bahwa iklim kebebasan sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan – bahwa kebebasan untuk mengejar ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan prasyarat untuk produksi pengetahuan melalui peer review dan metode ilmiah.^[10]

Pada tahun 1936, dalam sebuah kuliah untuk Kementerian Perindustrian Berat di Uni Soviet, Polanyi bertemu Bukharin, yang mengatakan bahwa dalam masyarakat sosialis semua penelitian ilmiah harus diarahkan sesuai dengan rencana lima tahun pembangunan negara. Tuntutan di Inggris untuk penelitian ilmiah yang direncanakan secara terpusat membuat Polanyi, bersama dengan John Baker, mendirikan Society for Freedom in Science yang kemudian berpengaruh.^[11] Organisasi ini mempromosikan konsepsi liberal tentang ilmu pengetahuan sebagai penyelidikan ilmiah yang bebas, yang berbeda dengan pandangan instrumental bahwa ilmu pengetahuan harus ada terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat.^[11]

Dalam serangkaian artikel yang diterbitkan kembali dalam The Contempt of Freedom (1940) dan The Logic of Liberty (1951), Polanyi menyatakan bahwa kerjasama antar para ilmuwan mirip dengan cara pelaku ekonomi mengoordinasikan diri mereka sendiri dalam pasar bebas. Sama seperti konsumen di pasar bebas yang menentukan nilai dari suatu produk, ilmu pengetahuan adalah tatanan spontan yang muncul sebagai konsekuensi dari perdebatan terbuka di antara para spesialis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang jika para ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengejar kebenaran sebagai tujuan itu sendiri.

Pendukung kebebasan akademik menganggap bahwa kebebasan penyelidikan ilmiah oleh mahasiswa dan anggota fakultas adalah sangat penting untuk misi akademi. Mereka menyatakan bahwa komunitas akademik seringkali menjadi sasaran represi karena kemampuan mereka untuk membentuk dan mengontrol arus informasi. Ketika para cendekiawan berusaha untuk mengajarkan atau mengomunikasikan gagasan atau fakta yang tidak menyenangkan bagi kelompok politik tertentu atau otoritas yang berkuasa, mereka dapat menjadi sasaran fitnah publik, kehilangan pekerjaan, pemenjaraan, atau bahkan kematian. Misalnya, di Afrika Utara, seorang profesor kesehatan masyarakat menemukan bahwa angka kematian bayi di negaranya lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh data yang dirilis pemerintah. Dia kemudian kehilangan pekerjaannya dan dipenjara.^[12][13]

Nasib ilmu biologi di Uni Soviet juga disebutkan^{[butuh rujukan]}sebagai alasan mengapa masyarakat berkepentingan untuk melindungi kebebasan akademik. Seorang ahli biologi Soviet Trofim Lysenko menolak ilmu pengetahuan Barat – kemudian berfokus terutama pada kemajuan dalam genetika teoretis, berdasarkan penelitian dengan lalat buah (Drosophila melanogaster). Dia mengusulkan pendekatan pertanian yang lebih relevan secara sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip kolektivis dari materialisme dialektis. (Lysenko menyebut ini "Michurinisme", tetapi sekarang lebih populer dikenal sebagai Lysenkoisme). Ide-ide Lysenko dianggap menarik bagi kepemimpinan Soviet, karena mempunyai nilai sebagai propaganda, dan dia akhirnya diangkat menjadi direktur Akademi Ilmu Pertanian Soviet. Selanjutnya, Lysenko mengatur pembersihan ilmuwan yang mendukung "gagasan berbahaya", yang mengakibatkan pengusiran dengan paksa, pemenjaraan, atau kematian ratusan ilmuwan Soviet. Ide Lysenko kemudian diimplementasikan pada pertanian kolektif di Uni Soviet dan Cina. Wabah kelaparan yang terjadi sebagian disebabkan oleh pengaruh Lysenko dan diyakini telah membunuh 30 juta orang di Tiongkok saja.^[14]

AFAF (Academics For Academic Freedom) dari Inggris ^[15] adalah kampanye bagi dosen, staf akademik dan peneliti yang ingin membuat pernyataan publik yang mendukung penyelidikan ilmiah secara bebas dan kebebasan berekspresi. Pernyataan mereka tentang Kebebasan Akademik memiliki dua prinsip utama:

1. bahwa akademisi, baik di dalam maupun di luar kelas, memiliki kebebasan tidak terbatas untuk mempertanyakan dan menguji pandangan konvensional dan untuk mengajukan pendapat yang kontroversial dan tidak populer, terlepas dari ini dianggap ofensif atau tidak, dan
2. bahwa institusi akademik tidak memiliki hak untuk mengekang pelaksanaan kebebasan anggota staf akademik mereka, atau menggunakannya sebagai alasan untuk tindakan disipliner atau pemecatan.

AFAF dan mereka yang setuju dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik percaya bahwa penting bagi akademisi untuk tidak hanya dapat mengungkapkan pendapat mereka, tetapi juga untuk membuat observasi dengan cermat dan membuka diskursus lebih lanjut. Mereka menentang gagasan Platonis "kebohongan mulia" dalam hal menyatakan kebenaran kepada publik dan percaya bahwa orang-orang tidak perlu dilindungi dari pandangan yang tidak umum.

Sosiolog Ruth Pearce berpendapat bahwa konsep kebebasan akademik adalah diperlukan untuk melindungi karya-karya kesarjanaan dari kecaman oleh otoritas negara atau agama, dan bukan untuk membela intoleransi.^[16]

Konsep kebebasan akademik sebagai hak anggota fakultas merupakan bagian yang mapan dari sebagian besar sistem hukum di berbagai negara. Jika di Amerika Serikat perlindungan konstitusional kebebasan akademik berasal dari jaminan kebebasan berbicara menurut Amandemen Pertama, konstitusi-konstitusi di negara-negara lain (khususnya dalam sistem hukum sipil) biasanya mengakui hak secara khusus untuk belajar, mengajar, dan melakukan penelitian dengan bebas.

Selama tahun-tahun perang (sekitar 1919-1939) para akademisi Kanada secara informal diharapkan untuk bersikap apolitis agar mereka tidak membawa masalah bagi universitas mereka masing-masing yang pada saat itu sangat bergantung pada hibah pemerintah provinsi. Selain itu, banyak akademisi Kanada saat itu yang menganggap posisinya jauh dari dunia politik dan merasa tidak punya tempat untuk terlibat dalam masalah politik praktis. Namun, dengan meningkatnya aktivitas sosialis di Kanada selama masa Depresi Hebat, karena munculnya ideologi Injil sosial, beberapa akademisi sayap kiri mulai mengambil bagian secara aktif dalam isu-isu politik kontemporer di luar universitas. Dengan demikian, individu-individu seperti Frank H. Underhill di Universitas Toronto dan anggota atau afiliasi lain dari Liga untuk Rekonstruksi Sosial atau gerakan sosialis di Kanada yang memegang posisi akademis, mulai mendapati diri mereka dalam posisi genting dengan universitas tempat mereka bekerja. Frank H. Underhill, misalnya, menghadapi kritik dari dalam dan luar universitas dan hampir dikeluarkan dari posisinya di universitasnya karena komentar politik publiknya dan keterlibatannya dengan Liga untuk Rekonstruksi Sosial dan Federasi Persemakmuran Koperasi. Menurut Michiel Horn era ini ditandai dengan:

relaksasi kontrol tidak tertulis yang merupakan kondisi bagi banyak profesor Kanada sebelumnya bekerja. Sifat institusi, kehati-hatian alami, dan masa sebelum bekerja profesional sebelum Depresi menghambat jabatan profesor. Tak satu pun dari kondisi ini berubah dengan cepat, tetapi di universitas-universitas provinsi ada jiwa pemberani di tahun 1930-an yang mengklaim, dengan berbagai keberhasilan, hak publik untuk mendiskusikan topik kontroversial dan mengungkapkan pendapat tentangnya.

Pada tahun 2020, University of Ottawa menskorsing salah satu pengajarnya karena menggunakan kata-n (nigga) secara metalinguistik, yang memicu kontroversi atas kebebasan akademik.

Kebebasan akademik sangat dibatasi di Tiongkok.^[17][18][19] Para akademisi telah mencatat bahwa terdapat insentif untuk tidak mengungkapkan pendapat yang 'salah' tentang isu-isu sensitif yang berkaitan dengan Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa.^[20][21] Upaya-upaya ini secara efektif menyebabkan akademisi melakukan self-censor dan mengubah wacana akademik mereka.^[22][23]

Pada bulan Desember 2020, Associated Press melaporkan bahwa Tiongkok mengendalikan penelitian ilmiah tentang asal-usul COVID-19 di bawah perintah langsung dari Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping. Menurut laporan itu, perintah Dewan Negara Tiongkok mengharuskan semua penelitian disetujui oleh satuan tugas di bawah manajemen mereka dan publikasi ilmiah diatur seperti "permainan catur", dengan memperingatkan bahwa mereka yang menerbitkan tanpa izin akan dimintai pertanggungjawaban.^[24][25]

Para profesor di universitas-universitas negeri Prancis dan peneliti di laboratorium penelitian publik diharapkan untuk berperilaku netral dan tidak mendukung sudut pandang politik atau agama tertentu selama tugas mereka. Hal ini mirip seperti semua pegawai negeri sipil di sana. Namun, kebebasan akademik profesor universitas adalah prinsip dasar yang diakui oleh hukum Republik, sebagaimana didefinisikan oleh Dewan Konstitusi. Lebih lanjut, undang-undang tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa "pengajar-peneliti (profesor universitas dan asisten profesor), peneliti dan pengajar sepenuhnya independen dan menikmati kebebasan penuh berbicara selama kegiatan penelitian dan pengajaran mereka asalkan mereka menghormati dan mengikuti tradisi universitas dan disposisi hukum ini, prinsip toleransi dan objektivitas".^[26] Pencalonan dan promosi profesor sebagian besar dilakukan melalui proses peer review dan tidak melalui prosedur administrasi biasa.

Konstitusi Jerman (bahasa Jerman: Grundgesetz) secara khusus mengakui kebebasan akademik: "Ilmu budaya dan sains, penelitian dan pengajaran adalah bebas. Kebebasan mengajar tidak membebaskan dari kesetiaan pada konstitusi" (Pasal 5, paragraf 3). Dalam tradisi yang mencapai abad ke-19, yurisdiksi telah memahami hak ini sebagai hak untuk mengajar (Lehrfreiheit), belajar (Lernfreiheit), dan melakukan penelitian (Freiheit der Wissenschaft) dengan bebas. Lehrfreiheit mencakup hak profesor untuk menentukan isi kuliah mereka dan untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

Karena profesor melalui gelar akademik mereka mempunyai hak untuk mengajar (bahasa Latin: venia docendi) dalam bidang akademik tertentu, kebebasan akademik dianggap mencakup setidaknya keseluruhan bidang ini. Lernfreiheit berarti hak siswa untuk menentukan program studi individu. Terakhir, Freiheit der Wissenschaft mengizinkan pemerintahan mandiri akademik dan memberikan kendali universitas atas urusan internalnya.

Perlindungan untuk kebebasan akademik diatur dalam Bagian 14 dari Undang-Undang Universitas 1997.^[27] Ketentuan ini memberikan para akademisi perlindungan untuk melakukan penelitian, pengajaran dan kegiatan lain "untuk mempertanyakan dan menguji pandangan konvensional yang diterima, untuk mengajukan ide-ide baru dan untuk menyatakan pendapat yang kontroversial atau tidak populer" tanpa diberikan perlakuan yang merugikan.

Di Mauritius, staf akademik memiliki hak-hak yang dinyatakan dalam Bab II Konstitusi Mauritius: perlindungan Kebebasan Hati Nurani, Perlindungan Kebebasan Berekspresi, Perlindungan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Perlindungan Kebebasan Mendirikan sekolah dan Perlindungan dari Diskriminasi.^[28] Dalam makalah tahun 2012 di Universitas Mauritius, seorang penulis menyatakan bahwa meskipun tidak ada catatan pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan negara, "ancaman halus terhadap kebebasan berekspresi memang ada, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap partai politik yang berkuasa dan para pemimpinnya serta kelompok agama."^[29] Pemerintah Mauritius mendukung praktik kebebasan akademik di perguruan tinggi negara tersebut.^[29] Kebebasan akademik menjadi isu publik pada Mei 2009 ketika Universitas Mauritius berbicara menentang wakil rektor sebelumnya Profesor I. Fagoonee, yang telah meneruskan surat edaran yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan kepada para akademisi.^[29] Surat edaran ini menargetkan pejabat publik dan mengharuskan mereka untuk berkonsultasi dengan atasan mereka sebelum berbicara kepada pers. Menurut surat kabar tersebut, para akademisi kesal dengan kenyataan bahwa wakil rektor telah mengesahkan surat edaran itu dengan mengirimkannya kepada mereka ketika itu ditujukan kepada pejabat publik.^[29] Dalam sebuah wawancara, wakil rektor menyatakan bahwa meskipun akademisi bebas berbicara kepada pers, mereka tidak boleh berkompromi dengan kebijakan universitas atau kebijakan pemerintah.^[29] Seorang akademisi berbicara dengan perdana menteri dan masalah itu akhirnya dibawa ke parlemen.^[29] Wakil rektor kemudian diminta untuk mundur.^[29] Sebagai gantinya, pemerintah secara terbuka mendukung praktik kebebasan akademik.^[29]

Birokrasi kelembagaan dan adanya ketergantungan dana pada negara telah membatasi kebebasan akademisi untuk mengkritik kebijakan pemerintah.^[29] Sebuah wawancara dengan Dr. Kasenally seorang pendidik di Universitas Mauritius mengungkapkan bahwa pada 1970-an hingga 1980-an universitas berada di garis depan perdebatan.^[29] Namun pada 1990-an universitas menjauh dari perdebatan kontroversial.^[29] Pada tahun 1986, hak akademisi untuk terlibat dalam politik dicabut untuk membatasi kebebasan akademik.^[29] Oleh karena itu, akademisi di Universitas Mauritius didorong untuk tidak mengungkapkan pandangan atau gagasan mereka, terutama jika pandangan tersebut bertentangan dengan pandangan manajemen universitas atau pemerintah.^[29] Meskipun tidak ada kasus penangkapan atau penahanan yang ekstrim terhadap akademisi, terdapat kekhawatiran bahwa hal itu akan menghambat kemajuan karir mereka terutama pada tingkat kenaikan pangkat sehingga para akademisi berusaha untuk menghindari untuk berpartisipasi dalam perdebatan yang kontroversial.^[29]

Di Belanda kebebasan akademik tidak dijamin oleh Konstitusi. Pada bulan November 1985 Departemen Pendidikan Belanda menerbitkan makalah kebijakan berjudul Pendidikan Tinggi: Otonomi dan Kualitas.^[30] Makalah ini memberikan usulan untuk mengubah pendidikan tradisional dan menginformasikan bahwa masa depan sektor pendidikan tinggi tidak boleh diatur oleh pemerintah pusat.^[30] Pada tahun 1992 Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Penelitian (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, pasal 1.6) diterbitkan dan mulai berlaku pada tahun 1993.^[30] Namun, undang-undang ini hanya mengatur lembaga tertentu.^[30] Selanjutnya, ketentuan di atas adalah bagian dari undang-undang biasa dan tidak memiliki status konstitusional, sehingga dapat diubah kapan saja oleh mayoritas sederhana di Parlemen.

Kebebasan akademik berkaitan dengan bentuk ekspresi oleh staf akademik yang terlibat dalam karya akademik dan didefinisikan dalam Undang-Undang Pendidikan 1989 (s161(2)) sebagai: a) Kebebasan staf akademik dan mahasiswa untuk mempertanyakan dan menguji pandangan konvensional yang diterima, untuk mengajukan ide-ide baru dan untuk menyatakan pendapat yang kontroversial atau tidak populer; b) kebebasan staf akademik dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian; c) kebebasan universitas dan stafnya untuk mengatur mata kuliah yang diajarkan di universitas; d) Kebebasan universitas dan stafnya untuk mengajar dan menilai siswa dengan cara yang mereka anggap paling baik dalam mendorong pembelajaran; dan e) Kebebasan universitas melalui dewan dan wakil rektornya untuk mengangkat stafnya sendiri.^[31]

Konstitusi Filipina 1987 menyatakan bahwa, "Kebebasan Akademik harus dinikmati di semua institusi pendidikan tinggi."^[32] Yurisprudensi dan pengadilan Filipina, termasuk Mahkamah Agung Filipina cenderung menghormati otonomi institusional institusi pendidikan tinggi dalam menentukan keputusan akademik seperti dalam perkara-perkara individu yang diajukan di pengadilan terkait penyalahgunaan Kebebasan Akademik oleh profesor, terlepas dari perkara-perkara itu beralasan hukum atau tidak.^[33]

Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 member perlindungan kebebasan akademik dan kebebasan penelitian ilmiah.^[34] Kebebasan akademik menjadi prinsip utama dalam pendidikan tinggi pada tahun 1997.^[34] Tiga ancaman utama yang diyakini membahayakan kebebasan akademik: peraturan pemerintah, pengaruh yang berlebihan dari sponsor sektor swasta di universitas, dan pembatasan kebebasan berbicara di universitas.^[34]

Banyak sekali skandal mengenai pembatasan kebebasan akademik di sejumlah universitas di Afrika Selatan.^[35] Universitas KwaZulu-Natal mendapat ketenaran karena pembatasan kebebasan akademiknya dan skandal yang terjadi pada tahun 2007.^[35] Dalam skandal ini, seorang dosen sosiologi, Fazel Khan dipecat pada April 2007 karena "merusak reputasi universitas" setelah ia merilis informasi ke media berita.^[35] Menurut Khan dia telah dihapus dari foto di publikasi kampus karena partisipasinya dalam pemogokan staf.^[35] Sehubungan dengan skandal ini, Dewan Pendidikan Tinggi Afrika Selatan merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa negara mempengaruhi kebebasan akademik.^[35] Secara khusus, perguruan tinggi negeri lebih rentan terhadap tekanan politik karena menerima dana dari negara.^[35]

Laporan Robbins tentang Pendidikan Tinggi,^[36] yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris dan diterbitkan pada tahun 1963, memberikan satu bab khusus, Bab XVI, tentang kebebasan Akademik dan ruang lingkupnya. Bab ini mendiskusikan secara rinci tentang pentingnya kebebasan akademisi itu melekat pada individu dan institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Sejak jaman dulu sampai sekarang, banyak pemerintah yang tidak liberal yang ingin menyerang kebebasan berekspresi. Komite Robbins melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada kebebasan akademik juga memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan dari kecenderungan meningkatnya serangan seperti itu.

Ketika pemerintah Margaret Thatcher berusaha menghapus banyak perlindungan hukum atas kebebasan akademik yang dianggap begitu penting oleh Robbins, dia frustrasi oleh amandemen terhadap undang-undangnya di House of Lords. Amandemen ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Reformasi Pendidikan (Education Reform Act 1988) yang mengakui hak hukum akademisi di Inggris 'untuk mempertanyakan dan menguji pandangan konvensional yang diterima dan untuk mengajukan ide-ide baru dan pendapat kontroversial atau tidak populer tanpa menempatkan diri mereka dalam bahaya kehilangan pekerjaan atau kehilangan hak istimewa yang mungkin mereka miliki'.^[37] Prinsip-prinsip kebebasan akademik ini diartikulasikan dalam sebagian besar statuta-statuta universitas di Inggris. Profesor Kathleen Stock dari University of Sussex mengundurkan diri dari posisinya karena kontroversi dari mahasiswa dan media mengenai pandangan transfobianya.^[38] Menanggapi kekhawatiran tersebut, Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan sebuah panduan.^[39] Panduan ini memberikan prosedur terperinci bagi universitas dalam menentukan apakah acara tertentu dapat dilanjutkan atau tidak. Panduan ini juga menyediakan cara untuk mengurangi segala hambatan potensial untuk kebebasan berbicara sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Pedoman tersebut juga memperjelas persyaratan statuta universitas untuk memastikan mereka melindungi kebebasan berbicara di kampus, serta kepatuhan terhadap Strategi Pencegahan dan Undang-Undang Kesetaraan 2010. Pada tahun 2016, Warden dari Wadham College Oxford, seorang pengacara yang sebelumnya Direktur Penuntutan Umum, menunjukkan bahwa undang-undang strategi "Mencegah" anti-terorisme pemerintah Konservatif telah memberikan universitas 'tugas khusus yang harus dilaksanakan. ... untuk mencegah ekspresi pandangan yang tidak sesuai dengan hukum pidana'.^[40]

Di Amerika Serikat, kebebasan akademik umumnya dianggap sebagai gagasan kebebasan akademik yang didefinisikan oleh "Pernyataan Prinsip tentang Kebebasan dan Kepemilikan Akademik tahun 1940", yang ditulis bersama oleh American Association of University Professors (AAUP) dan Association of American Colleges (AAC, sekarang Association of American Colleges and Universities).^[41] Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa "Pengajar berhak atas kebebasan di kelas dalam mendiskusikan mata pelajaran mereka."^[41] Pernyataan itu juga mengizinkan institusi untuk memberlakukan "pembatasan kebebasan akademik karena tujuan agama atau lainnya", asalkan "dinyatakan dengan jelas secara tertulis pada saat pengangkatan".^[41] Prinsip-prinsip tersebut hanya memiliki karakter pernyataan pribadi, bukan hukum yang mengikat.

Tujuh sistem akreditasi regional bekerja dengan perguruan tinggi dan universitas Amerika, termasuk lembaga swasta dan keagamaan, untuk menerapkan standar ini. Selain itu, AAUP, yang bukan merupakan badan akreditasi, bekerja dengan lembaga yang sama. AAUP tidak selalu setuju dengan badan akreditasi regional tentang standar perlindungan kebebasan akademik dan kepemilikan.^[42] AAUP mencantumkan (mengecam) perguruan tinggi dan universitas yang ditemukan melanggar prinsip-prinsip ini setelah dilakukan penyelidikan.^[43] Ada beberapa kasus hukum di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kebebasan akademik pengajar dibatasi.

Sebuah fitur penting dari konsep universitas Inggris adalah kebebasan untuk menunjuk fakultas, menetapkan standar dan menerima mahasiswa. Cita-cita ini lebih baik dideksripsikan sebagai otonomi institusional dan berbeda dari kebebasan akademik yang diberikan kepada mahasiswa dan fakultas oleh institusi.^[44]

Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan bahwa kebebasan akademik berarti universitas dapat "menentukan dirinya sendiri atas dasar akademik:

1. siapa yang bisa mengajar,
2. apa yang bisa diajarkan,
3. bagaimana itu harus diajarkan, dan
4. yang dapat diterima untuk belajar."^{[45][46][47][48]}

Dalam sebuah perkara di tahun 2008, pengadilan federal di Virginia memutuskan bahwa profesor tidak memiliki kebebasan akademik; semua kebebasan akademik berada pada universitas atau perguruan tinggi.^[47] Dalam perkara ini, Stronach v. Stronach v. Virginia State University, seorang hakim pengadilan distrik menyatakan "bahwa tidak ada hak konstitusional atas kebebasan akademik yang akan melarang pejabat senior (universitas) mengubah nilai yang diberikan oleh (seorang profesor) kepada salah satu muridnya."^[47] Pengadilan mengacu kepada preseden wajib dari perkara Mahkamah Agung AS Sweezy v. New Hampshire^[46] dan perkara dari pengadilan banding sirkuit keempat.^[47][49] Pengadilan Stronach juga merujuk kepada perkara-perkara dengan putusan yang persuasif dari beberapa sirkuit pengadilan banding, termasuk sirkuit pertama,^[50] ketiga,^[51][52] dan ketujuh.^[53] Pengadilan itu membedakan situasi ketika sebuah universitas mencoba untuk memaksa seorang profesor untuk mengubah nilai, yang jelas-jelas melanggar Amandemen Pertama, dari ketika pejabat universitas dapat, dengan kewenangan mereka sendiri, mengubah nilai setelah banding oleh seorang mahasiswa.^[47][54] Kasus Stronach telah mendapat perhatian yang signifikan dalam komunitas akademik sebagai preseden penting.^[55]

Kebebasan akademik dan hak kebebasan berbicara tidaklah sama, meskipun pandangan yang diterima secara luas ini baru-baru ini ditentang oleh perspektif "institusionalis" tentang Amandemen Pertama.^[56] Kebebasan akademik melibatkan lebih dari hak berbicara; karena kebebasan itu termasuk hak untuk menentukan apa yang diajarkan di kelas.^[57] AAUP memberikan para staf pengajar seperangkat pedoman untuk diikuti ketika ide-ide mereka dianggap mengancam agenda agama, politik, atau sosial. Ketika para staf pengajar berbicara atau menulis di depan umum, baik melalui media sosial atau jurnal akademis, mereka dapat mengartikulasikan pendapat mereka sendiri tanpa rasa takut dari pembatasan atau hukuman institusional, tetapi mereka didorong untuk dengan jelas menyebutkan bahwa mereka tidak berbicara untuk institusi mereka.^[58] Dalam praktiknya, kebebasan akademik dilindungi oleh aturan dan regulasi institusional, surat penunjukan, buku pegangan fakultas, perjanjian perundingan bersama, dan kebiasaan akademik.^[59]

Di AS, kebebasan berbicara dijamin oleh Amandemen Pertama, yang menyatakan bahwa "Kongres tidak boleh membuat undang-undang... yang membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers. . . ." Dengan demikian, Amandemen Pertama berlaku untuk semua lembaga pemerintah, termasuk universitas negeri. Mahkamah Agung AS secara konsisten menyatakan bahwa kebebasan akademik adalah hak Amandemen Pertama di lembaga-lembaga publik.^[60] Namun, Amandemen Pertama Amerika Serikat secara umum telah diadakan untuk tidak berlaku untuk institusi swasta, termasuk institusi keagamaan. Institusi swasta ini dapat menghormati kebebasan berbicara dan kebebasan akademik atas kebijaksanaan mereka sendiri.

Kebebasan akademik juga dikaitkan dengan gerakan untuk memperkenalkan perancangan cerdas (intelligent design) sebagai penjelasan alternatif evolusi di sekolah-sekolah publik AS. Para pendukungnya mengklaim bahwa lembaga akademis perlu secara adil mewakili semua penjelasan yang mungkin untuk keanekaragaman hayati yang ada di Bumi, daripada menunjukkan bahwa tidak ada alternatif untuk teori evolusi.

Kritik terhadap gerakan ini mengklaim perancangan cerdas adalah pseudosains yang bermotivasi agama dan tidak dapat diizinkan masuk ke dalam kurikulum sekolah publik AS karena Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, dengan mengutip Kitzmiller v. Dover Area School District sebagai preseden hukum.^[61][62] Mereka juga menolak tuduhan diskriminasi terhadap para pendukung perancangan cerdas, yang penyelidikan terhadapnya menunjukkan tidak ada bukti.^[63]

Sejumlah "RUU kebebasan akademik" telah diperkenalkan di badan legislatif negara bagian di Amerika Serikat antara tahun 2004 dan 2008. RUU tersebut sebagian besar didasarkan pada konsep yang dirancang oleh Discovery Institute,^[64] pusat gerakan Perancangan Cerdas, dan berasal dari bahasa yang awalnya dirancang untuk Amandemen Santorum di Senat Amerika Serikat. Menurut The Wall Street Journal, tujuan umum dari RUU ini adalah untuk memaparkan lebih banyak siswa pada artikel dan video yang melemahkan teori evolusi, yang sebagian besar diproduksi oleh para pendukung perancangan cerdas atau kreasionisme alkitabiah.^[65] Asosiasi Profesor Universitas Amerika telah menegaskan kembali penentangannya terhadap rancangan undang-undang ini, termasuk menentang kreasionisme sebagai alternatif yang kredibel secara ilmiah dan setiap kesalahan representasi evolusi sebagai kontroversial secara ilmiah.^[66][67] Hingga Juni 2008^[update], hanya RUU Louisiana yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.^{[butuh rujukan]}

Pada abad ke-20 dan khususnya tahun 1950-an selama masa McCarthyisme, ada banyak publikasi publik tentang peran Komunisme dalam kebebasan akademik, misalnya, Heresy, Yes–Conspiracy, No^[68] karya Sidney Hook dan Whittaker Chambers "Is Academic Freedom in Danger?"^[69] di antara banyak buku dan artikel lainnya.

Sejak 2014, Dekan Harvard Medical School Jeffrey Flier,^[70][71] dan Wakil Presiden American Mathematical Society Abigail Thompson^[72] telah berpendapat bahwa akademisi diminta untuk mendukung inisiatif keberagaman, dan tidak dianjurkan untuk menyuarakan oposisi terhadap kesetaraan dan inklusi melalui sensor diri sendiri, serta promosi eksplisit, perekrutan, dan pemecatan.^[73][74]

• Network for Education and Academic Rights, International
• Academic Freedom Watch, Australia
• American Association of University Professors Amerika Serikat
• Academic Freedom Week
• Council for Academic Freedom and Academic Standards, Britania Raya
• Scholars at Risk
• Society for Academic Freedom and Scholarship, Canada