Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia[3]. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polisi Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945[4] menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi dibawah pemerintahan kekaisaran Jepang yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah Polisi Istimewa. Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan menjadi kepolisian secara nasional pada tanggal 1 Juli1946 ,lalu berubah nama menjadi Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia[3]
Arti lambang
Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sewakottama ("राष्ट्र सेवकोत्तम"), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, Rastra ("राष्ट्र") berarti "bangsa" atau "rakyat",[5] dan sevakottama ("सेवकोत्तम") berarti "pelayan terbaik",[6] maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.[7]
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.[10]
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.[11]
Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.
Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada Tahun 1943 , Di indonesia di bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa
Awal kemerdekaan Indonesia
Periode 1945–1950
Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Inspektur Polisi Kelas IMoehammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.[12] Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal PolisiR.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).[13]
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.[14]
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.[15] Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.
Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.
Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal PolisiR.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafroeddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).[16]
Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.
Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada menteri dalam negeri.
Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.
Periode 1950–1959
Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal PolisiR.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.
Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.
Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
Masa Demokrasi Terpimpin
Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.
Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).
Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal PolisiR.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal PolisiR.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.
Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.
Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).
Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
Alat Negara Penegak Hukum.
Koordinator Polsus.
Ikut serta dalam pertahanan.
Pembinaan Kamtibmas.
Kekaryaan.
Sebagai alat revolusi.
Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.
Masa Orde Baru
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada JenderalM. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.
Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.
Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.
Masa reformasi
Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.
Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.
Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal TNI Sugiono kepada Sekjen DephankamLetnan Jenderal TNIFachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal PolisiRoesmanhadi.[17]
Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.[18] Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisan.
Tugas dan wewenang
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
menegakkan hukum; dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
menerima laporan dan/atau pengaduan;
membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
mencari keterangan dan barang bukti;
menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Unsur pengawas dan Pelaksana pimpinan terdiri dari:
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal PolisiDrs. H. Ahmad Dofiri, M.Si
Staf Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Inspektur Jenderal PolisiVerdianto Iskandar Bitticaca, M.H.
Sekretariat Umum (Setum) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri. Dipimpin oleh Komisaris Besar PolisiDrs. Mochammad Seno Putro.
Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal PolisiDrs. Suntana, M.Si.
Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi (separatisme,terorisme,pemakaran,Anarkisme) dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Dankorbrimob saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Imam Widodo, M. Han
Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal PolisiDr.Drs.Aan Suhanan, M.Si
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada dua tipe Polda, yakni Tipe A-K, dan Tipe A Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.
Setiap Polda menjaga keamanan sebuah provinsi.
Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – wilayah hukum Polda Metro Jaya) serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan untuk tipe rural bernama Kepolisian Resor (Polres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)
Setiap Polres menjaga keamanan sebuah kota atau kabupaten.
Subbid BIA dan APK (Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan)
Subbid Dalverif (Pengendalian dan Verifikasi)
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
Subbid Wabprof (Pertanggungjawaban Profesi)
Subbid Paminal (Pengamanan Internal)
Subbid Provos
Bidang Hukum
Subbid Bankum (Bantuan Hukum)
Subbid Sunluhkum (Penyusunan dan Penyuluhan Hukum)
Bidang Hubungan Masyarakat
Subbid Penmas (Penerangan Masyarakat)
Subbid PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)
Subbid Multimedia
Bidang Kedokteran Kesehatan
Subbid Dokpol (Kedokteran Kepolisian)
Subbid Kespol (Kesehatan Kepolisian)
Bidang Teknologi Infomasi Polisi
Subbid Tekinfo (Teknologi Informasi)
Subbid Tekkom (Teknologi Komunikasi)
Struktur wilayah
Pembagian wilayah Polisi Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:
Wilayah hukum dari Polisi Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan keresidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.
Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus.[21][22]
Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.
Dalam negeri, Polisi Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.
Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Begitu juga dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam / Formed Police Unit (FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah.[23][24]
Dalam budaya populer
Film
Arie Hanggara (1985) - diangkat dari kisah nyata kematian seorang anak berumur 8 tahun oleh ibu tirinya, dibintangi oleh Deddy Mizwar
Singa Lodaya (1978) - Singa Lodaya, sebuah film laga yang berlatar sejarah berdurasi 1,5 jam. Disutradarai Yudhi DH dan Soeparmin film Singa Lodaya dirilis pada tahun 1978. Sederet aktor dan aktris seperti Ami Jaya, S Naryo Hadi, WD Mochtar, Pipiet Sandra dan Soeyoedi Ananta Yudha ikut membintangi film ini. Film Singa Lodaya menceritakan tentang kisah pasukan Mobrig (Mobile Brigade) yang berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun 1948.
86 (2014 hingga sekarang) - terinspirasi oleh acara televisi AS Cops, ditayangkan di NET TV
The Police - ditayangkan di Trans 7 setiap hari pada pukul 11 malam WIB
Cleansing Kalijodo (2016) - dibintangi oleh Ario Bayu yang memerankan Kapolres Penjaringan Kapten Krishna Murti, dan Fauzi Baadila yang memerankan Daeng Aziz dalam saluran TV Australia Crime + Investigation
^Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan. hlm. 27.
^Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan. hlm. 65.
^"sejarah Polri". polri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-10. Diakses tanggal 5 Novermber 2012.Periksa nilai tanggal di: |accessdate= (bantuan)
Bloembergen, Marieke (2011). Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan. PT Kompas Media Nusantara. ISBN 978-979-709-544-4.
Poesponegoro, Marwati Djoened. Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942-1998. PT Balai Pustaka. ISBN 979-407-412-8.Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)
Gunawan, SH, MKn, Markus (2009). Buku pintar calon anggota dan anggota Polri. Jakarta: Visi Media Pustaka. ISBN 979-605-033-7.Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
DR. H. Moehammmad Jasin, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) (2012). Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-5177-7.
Djamin, Awaloedin dan Ambar Wulan, G. 2016. Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
此條目需要更新。 (2019年10月26日)請更新本文以反映近況和新增内容。完成修改後請移除本模板。 愛夏的鍊金工房 ~黃昏大地之鍊金術士~ アーシャのアトリエ 〜黄昏の大地の錬金術士〜 Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk 罗马字 Asha no Atorie ~Tasogare no Daichi no Renkinjutsushi~ 類型 角色扮演 遊戲 使用平台 PlayStation 3PlayStation Vita (Plus) 開發團隊 GUST 發行商 日本:GUST臺灣:臺灣光榮特庫摩…
RijsttafelAcara rijsttafel kecil di sebuah pesta di BelandaNama lainRice tableSajianHidangan utamaTempat asalHindia Belanda (Abad 19-awal abad 20 Indonesia)Dibuat olehMasyarakat kolonial IndonesiaSuhu penyajianPanas atau suhu kamarBahan utamaNasi dengan aneka hidangan sampingVariasiNasi campur, Nasi Rames (Indo)Informasi lainlebih merupakan sebuah pesta mewah daripada sebuah hidangan, populer di Belanda Media: Rijsttafel Foto bersama di kala menikmati rijsttafel Rijsttafel (dibaca rèi…
Brigadegeneraal Simon Christopher Joseph Fraser, 15e Lord Lovat en 4e Baron Lovat DSO, MC, TD (Beaufort Castle, Inverness, 9 juli 1911 - Beauly, Inverness, 16 maart 1995) was een Schotse edelman. Hij stond aan het hoofd van de Clan Fraser en hij was een Britse Commando tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lovat was de zoon van de 14de Lord Lovat en Laura Lister. Hij studeerde in Oxford. In 1930 was hij 2de luitenant van de Lovat Scouts, een Schots regiment van scherpschutters. In 1931 kwam hij bij de…
Golfe de Finlande Carte du golfe de Finlande. Géographie humaine Pays côtiers Estonie Finlande Russie Géographie physique Type Golfe Localisation Mer Baltique (océan Atlantique) Coordonnées 60° nord, 26° est Superficie 29 500 km2 Longueur 428 km Largeur · Maximale 120 km · Minimale 75 km Profondeur · Maximale 121 m Salinité 4,7 Géolocalisation sur la carte : Europe Golfe de Finlande Géolocalisation sur la carte : Russie européenne G…
Vicente García Vicente García en 1880 Presidente de la República de Cuba en Armas 1877-1878Predecesor Francisco Javier de CéspedesSucesor Manuel de Jesús Calvar Información personalNombre de nacimiento Vicente García González Nacimiento 23 de enero de 1833 Las Tunas (Capitanía General de Cuba, España) Fallecimiento 4 de marzo de 1886 (53 años)Río Chico (Estado Guzmán Blanco, Estados Unidos de Venezuela) Causa de muerte Homicidio Nacionalidad EspañolaFamiliaCónyuge Brígida Zaldív…
Municipality in Nordeste, BrazilSocorro do PiauíMunicipalityCountry BrazilRegionNordesteStatePiauíMesoregionSudeste PiauiensePopulation (2020 [1]) • Total4,563Time zoneUTC−3 (BRT) Socorro do Piauí is a municipality in the state of Piauí in the Northeast region of Brazil.[2][3][4][5] See also List of municipalities in Piauí References ^ IBGE 2020 ^ Divisão Territorial do Brasil (in Portuguese). Divisão Territorial do Brasi…
Levi-Civita 1930 Tullio Levi-Civita (* 29. März 1873 in Padua; † 29. Dezember 1941 in Rom) war ein italienischer Mathematiker und Physiker. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Wissenschaftliches Werk 3 Schriften (Auswahl) 4 Literatur 5 Weblinks 6 Einzelnachweise Leben Levi-Civita wurde als Sohn von Bice Lattes und Giacomo Levi-Civita (1846–1922), Rechtsanwalt und ehemaliger Senator, in einer italienisch-jüdischen Familie in Padua geboren. Er studierte an der mathematischen Fakultät der Universit…
Title in the Peerage of England Earldom of HuntingdonArms of Hastings: Argent, a maunch sableCreation date1065 (first creation) 1529 (current creation)Created byEdward the Confessor (first creation) Henry VIII (current creation)PeeragePeerage of EnglandFirst holderWaltheof, Earl of NorthumbriaPresent holderWilliam Hastings-Bass, 17th Earl of HuntingdonHeir presumptiveThe Hon. John Peter Robin Hood Hastings-BassRemainder toheirs male of the body (lawfully begotten)Subsidiary titlesNone, invented …
Footscray TengahStasiun komuter PTVLokasiBuckley Street, FootscrayMelbourne, VictoriaAustraliaPemilikVicTrackPengelolaMetro TrainsJalur Sunbury Jumlah peron2 (1 pulau)Jumlah jalur6KonstruksiJenis strukturTanahInformasi lainZona tarifMyki Zona 1Situs webPublic Transport VictoriaElektrifikasiYaOperasi layanan Stasiun sebelumnya Metro Trains Stasiun berikutnya Footscraymenuju Flinders Street Jalur SunburyFootscray Baratmenuju Sunbury Sunting kotak info • L • B…
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Дуплий. Иван Минович Дуплий Дата рождения 25 мая 1919(1919-05-25) Место рождения село Катещино, Томаковский район, Днепропетровская область Дата смерти 27 апреля 2007(2007-04-27) (87 лет) Место смерти Краснодар, Россия Принадлежность …
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً. (أبريل 2019) داني شاهين معلومات شخصية الميلاد 9 يوليو 1989 (العمر 34 سنة)دونيتسك الطول 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) مركز اللعب مهاجم الجنسية ألمانيا مسيرة …
English footballer (1892–1980) Eddie Mosscrop Personal informationDate of birth (1892-06-16)16 June 1892Place of birth Southport, EnglandDate of death 14 March 1980(1980-03-14) (aged 87)Height 5 ft 6+1⁄2 in (1.69 m)[1]Position(s) Outside leftSenior career*Years Team Apps (Gls)1912–1922 Burnley 176 (19)International career1914 England 2 (0) *Club domestic league appearances and goals Edwin Mosscrop (16 June 1892 – 14 March 1980) was an English professional …
SEA-ME-WE 3Jenis kabelSerat optikSelesai dibangun2000Kapasitas terkini480 Gbit/detik/pasang (dua pasang serat)PemilikKonsorsiumSitus webhttp://www.smw3.com/ SEA-ME-WE 3 atau South-East Asia - Middle East - Western Europe 3 adalah kabel telekomunikasi bawah laut serat optik yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat, dan merupakan kabel terpanjang di dunia. Peletakan kabel ini selesai pada akhir tahun 2000. Peletakan kabel dilakukan oleh France Telecom dan China Telecom atas …
This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: James Kennard – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2016) (Learn how and when to remove this template message) James KennardJames K…
← 2020 • • Nov 2022 → Elección especial del distrito congresional de Alaska Fecha 16 de agosto de 2022 Tipo Congresional Resultados Mary Sattler Peltola – Partido Demócrata Votos 1.ª vuelta 74 807 Votos 2.ª vuelta 91 206 21.9 % 39.7 % 51.5 % Sarah Palin – Partido Republicano Votos 1.ª vuelta 58 328 Votos 2.ª vuelta 85 987 47…
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (أكتوبر 2017) سلامتك من الآه ألبوم إستوديو لـ الفنان كاظم الساهر تاريخ الإصدار 1994 تعدي…
Intercollegiate hockey season 1947–48 Cornell Big Red men's ice hockey seasonHome iceBeebe LakeRecordOverall0–4–0Home0–1–0Road0–3–0Coaches and captainsHead coachBud BoeringerCaptain(s)Irving HolcombCornell Big Red men's ice hockey seasons« 1946–47 1957–58 » The 1947–48 Cornell Big Red men's ice hockey season was the 41st season of play for the program. The teams was coached by Bud Boeringer in his 1st season. Season In the first season for the Big Red without N…
Motor vehicle Venucia M50VVenucia M50VOverviewProduction2016–2020Model years2017–2020Body and chassisRelatedDongfeng Fengguang 360PowertrainEngine1.5 L I41.6 L I4Transmission5-speed manualCVTDimensionsWheelbase2,750 mm (108.3 in)Length4,501 mm (177.2 in)Width1,726 mm (68.0 in)Height1,780 mm (70.1 in)Curb weight1,260–1,309 kg (2,778–2,886 lb) The Venucia M50V is a compact MPV and mini MPV produced by Chinese auto maker Venucia, a…
Vooraanzicht. Het stadhuis van Graz herbergt de burgemeester en de gemeenteraad van de Oostenrijkse gemeente Graz. Geschiedenis Het eerste stadhuis van Graz werd in 1450 gebouwd, maar werd al snel te klein. Een eeuw later, in 1550, werd er een groter stadhuis gebouwd op de locatie waar de huidige stadhuis ook staat. Enkel de hoeken hiervan werden voorzien van versieringen en het gebouw werd opgetrokken in renaissance stijl. In het gebouw was onder andere de gevangenis gevestigd. Dit gebouw heeft…