Orang Kurdi di Turki (bahasa Kurdi: Kurdên li Tirkiyeyê; bahasa Turki: Türkiye'deki Kürtler) adalah etnis minoritas terbesar di negara tersebut. Menurut beberapa perkiraan, komposisi mereka 15,7%[4]-25%[5] dan menurut pihak-pihak lain 10%-30%[6] dari populasi Turki. Tidak seperti bangsa Turki, orang Kurdi berbicara dalam salah satu bahasa Indo-Eropa. Orang-orang Kurdi tinggal di seluruh provinsi Turki, tetapi mereka utamanya terkonsentrasi di bagian timur dan tenggara negara tersebut, yaitu wilayah Bakur.
Wilayah Kurdistan Raya
Berbagai peristiwa pembunuhan massal, seperti pembantaian Dersim dan pembantaian Zilan, terjadi secara berkala sejak pendirian Republik Turki pada tahun 1923. Dalam suatu upaya untuk menyangkal keberadaan mereka, pemerintah Turki mengkategorikan orang Kurdi sebagai "Orang Turki Gunung" sampai tahun 1991;[7][8][9] perkataan "Kurdistan" dan "Kurdi" ("Kurds" atau "Kurdish") secara resmi dilarang pada saat itu oleh pemerintah Turki.[10] Setelah kudeta militer pada tahun 1980, bahasa Kurdi secara resmi dilarang dalam kehidupan bermasyarakat maupun privat.[11] Banyak orang yang berbicara, mempublikasikan, atau bernyanyi dalam bahasa Kurdi ditangkap dan dipenjarakan.[12] Sejak diangkatnya larangan tersebut pada tahun 1991, populasi Kurdi di Turki telah lama berusaha agar bahasa Kurdi dimasukkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah umum dan juga sebagai mata pelajaran.
Sejak tahun 1970-an, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia telah mengutuk Turki karena ribuan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terkait dengan berbagai kasus eksekusi warga sipil Kurdi, penyiksaan, pemindahan paksa, penghancuran desa, penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan dan penghilangan wartawan Kurdi.
Sejak tahun 1980-an, gerakan-gerakan Kurdi berupa aktivitas politik secara damai untuk hak-hak sipil yang mendasar bagi orang Kurdi di Turki maupun pemberontakan bersenjata dan perang gerilya—seperti serangan-serangan militer yang utamanya ditujukan pada berbagai pangkalan militer Turki—pertama-tama menuntut adanya suatu negara Kurdi yang terpisah dan kemudian penentuan nasib sendiri bagi orang Kurdi.[13] Menurut sebuah jajak pendapat dari pihak Turki, 59% dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang Kurdi di Turki berpikir bahwa orang Kurdi di Turki tidak menginginkan suatu negara terpisah (sementara 71,3% dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang Turki berpikir bahwa orang Kurdi menginginkannya).[14]
Sepanjang konflik Turki–PKK, diberlakukan embargo makanan di berbagai kota dan desa Kurdi.[15][16] Terdapat banyak contoh di mana orang Kurdi diusir secara paksa dari desa-desa mereka oleh pasukan keamanan Turki.[17] Banyak desa dilaporkan telah dibakar atau dihancurkan.[17][18]
Sepanjang tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, ditetapkan pelarangan terhadap partai-partai politik yang mewakili kepentingan Kurdi.[10] Pada tahun 2013, suatu gencatan senjata secara efektif mengakhiri kekerasan tersebut sampai bulan Juni 2015, yang berlanjut dengan perseteruan baru antara PKK (bahasa Kurdi: Partiya Karkerên Kurdistan) dan pemerintah Turki karena keterlibatan Turki dalam Perang saudara Suriah. Terdapat laporan kekerasan secara luas terhadap warga biasa Kurdi, berbagai cabang dan kantor pusat Partai Demokrat Rakyat pro-Kurdi diserang oleh massa.[19]
^Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Milliyet
^Sandra Mackey , “The reckoning: Iraq and the legacy of Saddam”, W.W. Norton and Company, 2002. Excerpt from pg 350: “As much as 25% of Turkey is Kurdish.”
