Perjanjian Malaysia

Perjanjian Malaysia

Nama panjang: Perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia antara Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura
Perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia
Dirancang	15 November 1961
Ditandatangani	9 Juli 1963
Lokasi	London, Britania Raya
Dimeterai	31 Juli 1963
Efektif	16 September 1963
Penanda tangan	Pemerintah Britania Raya Pemerintah Malaya Pemerintah Borneo Utara Pemerintah Sarawak, dan Pemerintah Singapura
Pihak	Britania Raya  Malaya Borneo Utara Sarawak Singapura
Penyimpan	Pemerintah Britania tertanggal 21 September 1970 Sekretaris Jenderal  United Nations bertindak dalam kapasitasnya sebagai depositori berikut:[1] (English), (French), and (Malay) Registered Nr. I-10760
Bahasa	Inggris dan Melayu
Perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia antara Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura di Wikisource

Bagian dari Pembentukan Malaysia
Peristiwa
Undang-Undang Dasar Malaysia Komisi Cobbold  • Perjanjian 18 hal  • Perjanjian 20 hal Referendum Singapura Pemberontakan Komunis di Sarawak Perompakan di Laut Sulu  • Serangan lintas perbatasan di Sabah  • Konflik Moro Pemberontakan Brunei  • Federasi Borneo Utara Konfrontasi Indonesia–Malaysia Perjanjian Manila Maphilindo Pemerintahan sendiri Sarawak Undang-Undang Malaysia 1963 Pemerintahan sendiri Borneo Utara Proklamasi Malaysia Operasi Claret Kerusuhan rasial 1964 di Singapura Hubungan PAR–UMNO Proklamasi Singapura Resolusi 213 Dewan Keamanan PBB Perjanjian Singapura Krisis Thailand Selatan
l b s

Perjanjian Malaysia atau Perjanjian yang berkaitan dengan Malaysia antara Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura adalah perjanjian yang menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura dengan negara-negara yang sudah ada di Federasi Malaya,^[2] perserikatan yang dihasilkan dinamakan Malaysia.^[3][4] Singapura kemudian berhenti menjadi bagian dari Malaysia, menjadi sebuah negara merdeka pada 9 agustus 1965.^[5]

Uni Malaya didirikan oleh Malaya Britania dan terdiri Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang terdiri dari Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang; Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu yang terdiri dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor; dan Negeri-Negeri Selat yang terdiri dari dari Penang dan Malaka. Uni Malaya ini terbentuk pada tahun 1946, melalui serangkaian perjanjian antara Britania Raya dan Uni Malaya.^[6] Uni Malaya digantikan oleh Federasi Malaya pada 1 Februari 1948, dan mencapai kemerdekaan dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa pada 31 Agustus 1957.

Setelah berakhinya Perang Dunia Kedua, dekolonisasi menjadi tujuan kemasyarakatan dari rakyat di bawah rezim kolonial yang bercita-cita untuk mencapai penentuan nasib sendiri selanjutnya, Komite Khusus tentang Dekolonisasi (juga dikenal sebagai Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 24 tentang Dekolonisasi, yang tercermin dalam pernyataaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1960 pada Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial selanjutnya, Komite 24, atau hanya, Komite Dekolonisasi) dibentuk pada tahun 1961 oleh Majelis Umum dari Perserikatan bangsa-Bangsa dengan tujuan pemantauan pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial dan untuk membuat rekomendasi pada penerapannya.^[7] Komite juga merupakan penerus bekas Komite Informasi dari Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri. Dengan harapan untuk mempercepat perkembangan dekolonisasi, Majelis Umum telah menyetujui Resolusi 1514 pada tahun 1960, juga dikenal sebagai "Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Rakyat Kolonial" atau hanya "Deklarasi tentang Dekolonisasi". Deklarasi tersebut menyatakan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan menyatakan bahwa penjajahan harus diakhiri dengan segera dan tanpa syarat.^[8]

Menurut Perjanjian Malaysia yang ditandatangani antara Britania Raya dan Federasi Malaya, Britania akan memberlakukan undang-Undang untuk menyerahkan kedaulatan atas Singapura, Sarawak dan Borneo Utara (sekarang Sabah). Hal ini dicapai melalui diberlakukannya Undang-Undang Malaysia 1963, pasal 1(1) yang menyatakan bahwa pada Hari Malaysia, "Kedaulatan dan yurisdiksi Yang Mulia terhadap negara-negara bagian baru akan dilepaskan untuk memberikan kekuasaan dengan cara yang disepakati".^[9]

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Hansard of Parliament of the United Kingdom (1963) - Malaysia Bill

• Perjanjian 20 hal
• Perjanjian 18 hal
• Komisi Cobbold
• Konfrontasi Indonesia–Malaysia
• Undang-Undang Malaysia 1963
• Persetujuan Manila
• Garis waktu sejarah Malaysia
• Perjanjian Kemerdekaan Singapura 1965
• Proklamasi Singapura
• Konvensi Wina mengenai Hukum Traktat

• Allen, J. de V.; Stockwell, Anthony J. (1980). Wright., Leigh R., ed. A collection of treaties and other documents affecting the states of Malaysia 1761-1963. Oceana Pubns. ISBN 978-0379007817. 
• James Chin (2014) Federal-East Malaysia Relations: Primus-Inter-Pares?, in Andrew Harding and James Chin (eds) 50 Years of Malaysia: Federalism Revisited (Singapore: Marshall Cavendish) pp. 152–185
• James Chin (2018) Why new Malaysian govt must heed MA63 rallying cry

• Hansard of Parliament of the United Kingdom Malaysia Bill
• Malaysia Act 1963
• Affecting the Malaysia Act 1963
• Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories by Resolution of General Assembly 60/119 of 18 January 2006
• Trust and Non-Self-Governing Territories listed by the United Nations General Assembly.
• United Nations General Assembly 18th Session - the Question of Malaysia (pages:41-44)
• Malaysia Timeline by the BBC News Channel.