Persatuan Wartawan Republik Indonesia selanjutnya dikenal dengan nama PWRI; adalah organisasi profesi bagi para wartawan di Indonesia.[1][2] Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013.[1][2] PWRI didirikan oleh Suriyanto sebagai ketua umum dan Basynursyah sebagai sekretaris Jenderal.[1][2]
Latar belakang
Beridirinya Persatuan Wartawan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh alasan untuk meningkatkan perbaikan kualitas serta mengakomodir potensi wartawan pada era persaingan global.[2] PWRI melakukan deklarasi pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2014 di hotel Grand Sahid Jakarta.[2] Deklarasi ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2014.[2] Deklarasi PWRI sekaligus sebagai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat serta pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia.[2]
Kepengurusan
Kepengurusan PWRI terbagai dalam tiga bagian.[2] Bagian-bagian tersebut dibentuk berdasarkan provinsi, kota, dan kabupaten yang tersebar di Indonesia.[2] Diantaranya adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.[2] Untuk kepemimpinan PWRI pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, diketuai oleh Suriyanto dan beranggotakan 67 orang.[3] Untuk kepengurusan daerah dibentuk berdasarkan provinsi, disebut Dewan Pimpinan Daerah.[4] Adapun provinsi yang sudah tergabung dalam PWRI diantaranya adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara.[4][5] Adapun Dewan Pimpinan Cabang adalah kepengurusan yang dipimpin oleh anggota PWRI disetiap kota atau kabupaten.[6] Saat ini ada 38 kota yang sudah tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang PWRI.[6]
Kegiatan
Kegiatan organisasi PWRI berfokus pengembangan masyarakat terutama dalam bidang pers dan jurnalistik.[7] Kegiatan PWRI yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan jurnalis yang dilaksanakan selama 6 minggu, dan seminar-seminar nasional yang mencakup bidang konstruksi, pertanian, dan politik.[7]
Pranala luar
Referensi
