Repatriasi orang Indo ke Belanda

Repatriasi orang Indo ke Belanda terjadi pada periode 1945–1968. Lebih dari 300.000 orang Indo datang ke Belanda dari bekas negara Hindia Belanda.

Migrasi ini dikenal dengan istilah 'repatriasi' yang dapat diartikan sebagai 'kembali ke tanah air'. Istilah ini sebagian besar bersifat simbolis; sebagian besar dari mereka yang kembali belum pernah ke Belanda sebelumnya.

Alasan langsungnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945, tak lama setelah penyerahan Jepang. Proklamasi kemerdekaan menimbulkan situasi yang revolusioner dan kacau. Meskipun penjajah Jepang telah menyerah, namun karena Belanda sedang memulihkan diri dari tahun-tahun perang, sebagian besar orang Indo di Hindia Belanda pernah ditahan di kamp Jepang, dan pada awalnya tidak ada kekuatan Sekutu yang terlihat, terjadilah kekosongan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan situasi yang sangat eksplosif; upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari semua pengaruh asing, baik Inggris, Cina, Jepang, atau Belanda (Indo). Periode ini dikenal dengan sebutan masa Bersiap.

Situasinya tidak bersahabat dan berbahaya bagi orang Belanda (Indo) di Indonesia selama dan setelah Perang Kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950-an. Jabatan resmi mereka dirampas dan harta benda mereka disita, oleh karena itu, sebagian besar dipulangkan ke negara asal, sebagian besar ke Belanda. Kebanyakan dari mereka merasa tidak nyaman memilih Warga Negara Indonesia, status kewarganegaraan Indonesia.

Pemulangan tersebut dilakukan dalam lima 'fase'. Fase pertama pengungsi yang kembali datang ke Belanda segera setelah periode Bersiap.

• 1945–1950: setelah pendudukan Jepang dan masa Bersiap berikutnya, sekitar 100.000 orang Indo tersisa memutuskan untuk pergi ke Belanda segera atau dalam beberapa tahun. Mereka sebagian besar adalah orang-orang yang selamat dari pendudukan Jepang (kamp Jepang) dan masa Bersiap. Niat awalnya adalah menetap sementara di Belanda untuk memulihkan diri dari pendudukan Jepang (1942–1945). 30.000 orang di antaranya kembali ke Indonesia.
• 1950–1957: sehubungan dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, pejabat pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan tentara dipulangkan ke Belanda. Setelah pembubaran KNIL pada bulan Juli 1950, banyak tentara KNIL yang dipulangkan.
• 1957–1958: sebagai tanggapan terhadap isu Papua Barat dan 'Sinterklas Hitam', yang mengakibatkan orang Indo dinyatakan berbahaya bagi negara, tersisa kurang lebih 50.000 orang.
• 1962: sehubungan dengan aneksasi Nugini Belanda ke Indonesia, seluruh penduduk Belanda yang berada di Nugini Belanda (sekitar 14.000 orang) dievakuasi. Selama periode yang disebut pemerintahan UNTEA, kelompok yang berjumlah sekitar 500 orang Papua, yang pernah bertugas di pemerintahan Belanda, pindah ke Belanda bersama keluarganya.
• 1957–1964: Spijtoptant (secara harfiah berarti 'orang yang menyesal') merupakan orang-orang yang memilih kewarganegaraan Indonesia setelah penyerahan kedaulatan, namun menyesali pilihan mereka ketika masyarakat Indonesia yang baru mulai memperlakukan mereka secara diskriminatif. Hingga tahun 1958, kebijakan penerimaan Belanda terhadap mereka masih sangat ketat, tapi itu karena situasi darurat yang dialami oleh orang-orang yang menyesal karena keadaan politik, diperluas; sekitar 25.000 orang dari mereka masih bisa datang ke Belanda dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda.^[1]

Pemulangan orang Indo-Belanda ke Belanda tidak dianjurkan. Banyak dari mereka bahkan kesulitan untuk menetap di Belanda; permintaan untuk memberikan pembayaran di muka untuk tiket kapal sering kali ditolak. Sikap pemerintah ini menyebabkan kekuatan orang Indo untuk bergabung.^[2]

Pada tahun 1952–1955, pemerintah Belanda menyetop sementara kedatangan orang Indo. Menurut pemerintah, kelompok ini akan kesulitan menetap di Belanda dan perlu dilindungi dari kelompoknya sendiri. Hanya dalam kasus-kasus luar biasa mereka diizinkan datang ke Belanda. Untuk melakukan ini, mereka harus mengajukan permohonan khusus kepada Komisaris Tinggi. Pada awal tahun 1950-an, pemerintah Belanda mendorong imigrasi dari Belanda karena pertumbuhan ekonomi yang stagnan; Sekitar 50.000 orang Indo-Belanda juga berimigrasi dari Belanda ke negara ketiga.

Pada tahun 1953, Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia, A.Th. Lamping, kembali ke posisinya dua tahun sebelumnya di media Belanda, menyatakan bahwa masa depan orang Indo terletak di Indonesia. Lamping kemudian menganjurkan pelonggaran opsi transfer ke Belanda.^[2] Kondisi kehidupan orang Indo-Belanda di Indonesia pun menjadi problematis, bahwa pemerintah Belanda memutuskan pada tahun 1955 untuk menyesuaikan kriteria repatriasi. Akibatnya, orang-orang yang kembali terlambat dan 'orang yang menyesal' sebelumnya datang ke Belanda mulai tahun itu dan seterusnya.

Pada tanggal 5 Desember 1957, Sukarno menyatakan orang terakhir berkewarganegaraan Belanda yang masih berada di Indonesia sebagai ancaman bagi negara dan memaksa mereka pergi untuk selamanya.^[2] Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Hal itu merupakan konsekuensi dari semakin problematisnya hubungan politik antara Indonesia dan Belanda. Hampir 40.000 orang Indo-Belanda keluar pada bulan-bulan berikutnya. Hubungan ekonomi antara kedua negara hampir terputus seluruhnya. Pada tahun 1958, sekelompok 10.000 orang lainnya datang ke Belanda. Pada tahun 1960, Indonesia bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Namun tidak semua orang Belanda kembali saat itu, terutama orang Indo-Belanda yang menduduki posisi penting dalam dunia bisnis tetap tinggal di Indonesia. Selain itu, rombongan orang Indo-Belanda yang berjumlah kurang lebih 5.000 orang masih tertinggal, yang karena berbagai alasan tidak diperbolehkan pulang ke Belanda.

Hal ini tidak mengakhiri perpindahan paksa orang Indo-Belanda dari Indonesia ke Belanda dan negara-negara Barat lainnya. Setelah penarikan pasukan Belanda dari Nugini Belanda pada tahun 1962, sekitar 20.000 orang Belanda yang mayoritas penduduknya keturunan Indo meninggalkan bekas wilayah seberang laut ini. Pada tahun 1968, pemerintah Belanda menghentikan secara permanen pengaturan kedatangan di Belanda.

Meski pemulangan orang Indo-Belanda diketahui berjalan lancar, namun terkadang ada kendala koneksi. Mayoritas anak-anak yang kembali bisa berbahasa Belanda dengan baik, namun beberapa anak yang datang ke Belanda pada tahun 1960-an mengalami keterlambatan bahasa. Di beberapa kota di Belanda, hal ini bahkan berdampak pada separuh anak-anak. Alasannya adalah anak-anak tersebut dibesarkan di negara berbahasa asing dan adanya larangan oleh Indonesia terhadap pendidikan Belanda sejak tahun 1958.^[2]

Selain orang Indo-Belanda, pendatang asal Indonesia juga datang ke Belanda. Kelompok khusus pada periode ini adalah orang Maluku, peranakan, dan penumpang gelap.

Masyarakat Maluku menyimpang dari kelompok besar pengungsi yang kembali, karena mereka sendiri tidak memilih untuk datang ke Belanda dan berasumsi bahwa mereka hanya akan berada di Belanda untuk sementara waktu. Mereka adalah prajurit KNIL yang tidak ingin didemobilisasi di wilayah Indonesia dan pemerintah Indonesia berkeberatan dengan kejadian di Maluku, karena diproklamasikannya Republik Maluku Selatan pada bulan April 1950. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memutuskan pada 1951 untuk memindahkan sekitar 12.500 orang Maluku ke Belanda. Sesampainya di sana, mereka diberitahu bahwa mereka tidak lagi dipekerjakan oleh tentara. Mereka berlindung di bekas kamp konsentrasi, seperti Almere dan Westerbork, yang kemudian disebut Kamp Schattenberg.

Peranakan ('anak antar negara') adalah masyarakat Cina yang lahir dan besar di Indonesia (Hindia Belanda). Beberapa dari kelompok ini juga datang ke Belanda, namun lebih jarang daripada mereka yang berasal dari Eropa. Khususnya setelah kudeta oleh Suharto, kelompok ini mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mereka dituduh sebagai partisipan komunis dan diadili oleh pemerintahan Suharto.

Terdapat penumpang gelap sepanjang fase repatriasi. Karena berbagai alasan, mereka memilih menaiki kapal repatriasi tanpa surat-surat. Misalnya, sejumlah penumpang gelap mempunyai kewarganegaraan Indonesia karena dipilih oleh orang tuanya, dan tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Mereka 'menyembunyikan' karena takut akan nyawa mereka. Kemudian yang lain membuat pilihan ini karena rasa peruntungan. Selain itu, setelah kudeta oleh Suharto pada tahun 1965, orang Indonesia datang ke Belanda, begitu tiba di sini, mereka dinaturalisasi.

Kelompok penumpang gelap yang paling terkenal adalah Zeventig van Samkalden. Pada bulan Mei 1958, jumlah penumpang gelap yang berada di atas kapal Johan van Oldenbarnevelt mencapai rekor tertinggi. Setibanya di Belanda mereka ditangkap dan ditempatkan di kamp Schattenberg. Sebagian besar memenuhi syarat untuk naturalisasi, namun pada bulan Oktober 1958, Menteri Kehakiman saat itu Samkalden memutuskan bahwa 37 orang diantaranya harus kembali ke Indonesia. Mereka dibawa kembali ke kapal Johan van Oldenbarnevelt. Di bawah tekanan internasional yang besar, pemerintah Belanda memutuskan bahwa kelompok tersebut tidak diizinkan tinggal di Indonesia. Namun diizinkan untuk turun di Nugini Belanda karena berisiko mengalami penganiayaan di Indonesia. Kelompok ini sebagian besar datang ke Belanda kemudian, setelah aneksasi Papua Barat.