Sejarah Bhutan

Sejarah Asia Selatan ; ; Sejarah India
Zaman Batu	70.000–3300 SM
· Kebudayaan Mehrgarh	7000–3300 SM
Peradaban lembah sungai Indus	3300–1700 SM
Kebudayaan Mohenjo-daro	2600 SM
Kebudayaan Harappa	1700–1300 SM
Zaman Weda	1500–500 SM
· Zaman besi	1200–500 SM
· Kerajaan dalam Weda	1200–700 SM
Maha Janapadas	700–300 SM
Kerajaan Magadha	1700 SM–550 M
· Dinasti Nanda	400–323 SM
· Dinasti Maurya	321–184 SM
Kerajaan tengah	230 SM–1279 M
· Kerajaan Satawahana	230 SM–199 M
· Kekaisaran Kushan	30–375
· Kemaharajaan Gupta	240–550
· Dinasti Pala	750–1174
. Kekaisaran Pratihara	750an–1036
· Kerajaan Chola	848–1279
Kesultanan Islam	1206–1596
· Kesultanan Delhi	1206–1526
· Dekhan	1490–1596
Kerajaan Hoysala	1040–1346
Kerajaan Kakatiya	1083–1323
Kemaharajaan Wijayanagara	1336–1646
Kesultanan Mughal	1526–1857
Kekaisaran Maratha	1674–1818
Masa kolonial	1757–1947
Zaman modern	tahun 1947 ke atas
	Sejarah India Selatan ; Afganistan · Bangladesh · Bhutan · India; Maladewa · Nepal · Pakistan · Sri Lanka
	Sejarah daerah; Assam · Bengal · Wilayah Pakistan ; Punjab · Sindh · India Selatan · Tibet
	Sejarah istimewa; Dinasti di India · Ekonomi · Indologi · Bahasa · Sastra ; Maritim · Militer · Iptek
	Kotak ini: lihat; bicara; sunting;

Pemandangan Tashichoedzong, Thimphu. Benteng dari abad ke-17-biara di pinggiran utara kota, telah menjadi pusat pemerintahan Bhutan sejak tahun 1952.

Sejarah awal Bhutan diliputi dengan mitologi dan masih belum jelas. Beberapa bangunan memberikan bukti bahwa Bhutan telah ada sejak tahun 2000 SM. Menurut legenda, Bhutan diperintah atau dikendalikan oleh seorang raja Cooch-Behar, Sangaldip, sekitar abad ke-7 SM,^[1] namun tidak banyak yang diketahui sebelum pengenalan Buddhisme Tibet pada abad ke-9, ketika gejolak di Tibet memaksa banyak biksu melarikan diri ke Bhutan. Pada abad ke-12, aliran Drukpa Kagyupa didirikan dan tetap menjadi bentuk dominan Buddhisme di Bhutan dewasa ini. Sejarah politik negara itu terkait erat dengan sejarah dan hubungannya di antara berbagai sekolah monastik dan biara-biara.^[2]

Bhutan merupakan salah satu dari segelintir negara yang merdeka sepanjang sejarah mereka, tidak pernah ditaklukkan, diduduki, atau diperintah oleh kekuatan luar (terlepas dari status sebagai negara pembayar upeti sesekali). Meskipun terdapat spekulasi bahwa Bhutan pernah di bawah Kerajaan Kamarupa atau Kekaisaran Tibet pada abad ke-7 sampai abad ke-9, tetapi kurangnya bukti yang kuat. Dari catatan waktu sejarah jelas bahwa Bhutan telah terus-menerus dan berhasil mempertahankan kedaulatannya.^[3]

Konsolidasi Bhutan terjadi pada tahun 1616 ketika Ngawanag Namgyal, seorang lama dari Tibet barat yang dikenal sebagai Zhabdrung Rinpoche, mengalahkan tiga invasi Tibet, menundukkan sekolah agama saingan, membuat kode hukum Tsa Yig, sebuah sistem hukum yang rumit dan komprehensif, dan menobatkan dirinya sebagai penguasa atas sistem kebiaraan dan pemimpin sipil. Setelah kematiannya, pertikaian dan perang saudara mengikis kekuasan Zhabdrung selama 200 tahun ke depan. Pada tahun 1885 Ugyen Wangchuck berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan, dan mulai membina hubungan yang lebih erat dengan Inggris di India.^[2]

Pada tahun 1907, Ugyen Wangchuck terpilih sebagai penguasa pewaris Bhutan, dinobatkan pada tanggal 17 Desember 1907, dan dilantik sebagai kepala negara, bergelar "Druk Gyalpo" (Raja Naga). Pada tahun 1910, Raja Ugyen dan Inggris menandatangani Perjanjian Punakha yang menetapkan bahwa Inggris India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan jika negara tersebut menerima saran eksternal dalam hubungan luar negerinya. Ketika Ugyen Wangchuck meninggal pada tahun 1926, putranya Jigme Wangchuck menjadi penguasa, dan ketika India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, Pemerintah India baru mengakui Bhutan sebagai negara yang merdeka. Pada tahun 1949 India dan Bhutan menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan, yang menetapkan bahwa India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan, tapi akan membimbing kebijakan luar negerinya. Digantikan pada tahun 1952 oleh putranya Jigme Dorji Wangchuck, Bhutan mulai perlahan-lahan muncul dari isolasinya dan memulai program pembangunan berencana. Majelis Nasional Bhutan, Tentara Kerajaan Bhutan, dan Pengadilan Kerajaan dibentuk, bersamaan dengan kode aturan hukum yang baru.^[2] Bhutan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971.

Referensi

^ Fraser, Neil; Bhattacharya, Anima; Bhattacharya, Bimalendu (2001). Geography of a Himalayan Kingdom: Bhutan. Concept Publishing. hlm. 1. ISBN 978-8170228875.
^ ^a ^b ^c "Background Note: Bhutan". U.S. Department of State (March 2008).
^ Rose, Leo E. (1977). The Politics of Bhutan. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 24. ISBN 0-8014-0909-8. [T]here can be no doubt that since at least the tenth century no external power has controlled Bhutan, although there have been periods when various of its neighbors have been able to exert a strong cultural and/or political influence there.