Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depanIndonesia yang terletak di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.[1][2][3] Ibu Kota Nusantara direncanakan akan menjadi daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara menggantikan Jakarta.[4][5] Pembangunannya sendiri dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.[6][7] Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi.[8]
Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.[13] Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.[14]
Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai.[22] Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia).[23] Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernurprovinsi.[22][24] Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.[25]
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Pada tanggal 15 Februari 2022, RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.
Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.[26]
Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.[29]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk Nagara Rimba Nusa[30] dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020.[31]Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain.[32] Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.[33]
Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan.[4]
Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[37]
Pelantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 10 Maret 2022.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.[38]
Berikut ini adalah daftar kepala otorita dan wakilnya yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.
Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan.[44] Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.[45]
Zonasi
Wilayah administrasi Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022. Kawasan IKN (KIKN) berwarna merah muda, sedangkan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) berwarna kuning
Daerah maju lainnya yang terhubung ke provinsi terdekat.
Transportasi
Untuk mencapai target 80% mobilitas yang didukung oleh transportasi non-pribadi, direncanakan jaringan transportasi umum yang luas di ibu kota baru. Kota ini menekankan pada pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dan akan dilayani oleh jaringan jalur bersepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri dari dua jalur rel, sistem bus raya terpadu yang berfungsi sebagai layanan pengumpan.[47][48][49][50]
Layanan kereta api akan menghubungkan ibu kota baru ke jalan tol yang ada di Kota Balikpapan.[51] Sistem kereta api antarkota dan regional baru akan dibangun untuk menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota dan bandara tetangga yaitu Samarinda (Bandara Internasional Samarinda) dan Kota Balikpapan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk jaringan kereta api Trans-Kalimantan yang menghubungkan seluruh sisi Pulau Kalimantan di Indonesia dengan layanan kereta api.[52]
Transportasi perkotaan yang pertama diuji coba di IKN, adalah Autonomous Rapid Transit (ART). ART diproduksi oleh CRRC dan sering dijuluki "kereta tanpa rel" atau "trem otonom", meski secara fisik, CRRC sama sekali tidak pernah menyebutnya sebagai kereta api maupun trem, melainkan bus tempel pintar berpemandu marka jalan.[60][61][62]
Perayaan HUT RI
Upacara HUT ke-79 RI di Istana Garuda
HUT ke-78 RI
Untuk pertama kalinya, otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023. Upacara ini dipimpin oleh Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangkaian acara tersebut, TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 meter, sebagai bentuk semangat nasionalisme mengawal pembangunan IKN.[63] Upacara perdana ini dilaksanakan sejak pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, dan dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, unsur pemerintahan daerah sekitar wilayah Otorita IKN, tokoh adat, dan lainnya.[64]
HUT ke-79 RI
Upacara HUT ke-79 RI digelar di dua tempat sekaligus, Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi IKN dilaksanakan pukul 11.00 WITA dihadiri oleh Joko Widodo sebagai inspektur upacara, presiden terpilih Prabowo Subianto, para menteri, dan sejumlah tamu undangan.[65][66]
Penanam modal
Tabel: Investor yang Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Perusahaan-perusahaan ini telah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN, namun mungkin belum melakukan groundbreaking
Kritik dan kontroversi
Masalah lingkungan dan konservasi sumber daya alam
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada suatu siaran pers pada 12 Januari 2022 mengkritik pendirian Nusantara, termasuk mulai dari penetapan dasar hukumnya yaitu UU No. 3 Tahun 2022. Undang-undang tersebut dinilai disahkan dengan cepat dan dengan paksa, hanya ada 40 hari sejak panitia khusus untuk UU dibentuk pada 7 Desember 2021 hingga target persetujuan di rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Walhi juga mengkritik diubahnya tata tertib DPR agar dapat membuat 56 orang menjadi anggota panitia khusus, yang sebelumnya hanya diatur maksimal 30 orang. Walhi membandingkan pengesahan UU itu serupa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang, "... tidak melibatkan semua unsur masyarakat ... ."[70]
Impor tenaga kerja dari luar daerah
Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi,[71] Pada 30 Mei 2022, organisasi masyarakat di Kalimantan Timur memberikan pernyataan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan Nusantara. Iwan A.S. dari Solidaritas Rakyat Kalimantan Timur menyatakan kekhawatirannya kepada pemerintah pusat atas wacana penempatan 100.000 pekerja ke kawasan Nusantara kala itu. Artha Mulya dari Majelis Organisasi Daerah Nasional dan Viko Januardy dari Koalisi Pemuda IKN mengkritik bahwa tidak ada pemberian informasi secara jelas dari pemerintah tentang jumlah kuota pekerja lokal yang ditempatkan di IKN.[72] Pada awal Maret 2024, Tempo.co melaporkan adanya surat dari Otorita IKN yang diterima oleh warga di Pemaluan, Penajam Paser Utara yang meminta agar rumah warga dirubuhkan karena tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Nusantara meskipun rumah warga di Pemaluan tersebut telah dihuni puluhan tahun.[73]
Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.[74][75][76]
^Hananto, Akhyari (19 December 2019). "Menyambut Provinsi Baru di Ibu Kota Baru". GoodNews from Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 January 2022. Diakses tanggal 5 January 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Indonesia to move capital city". BBC. 29 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 29 April 2019.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Dewanto, Fadjar Ari (2022-07-13). "Mengapa Kalimantan Timur Dipilih Sebagai Ibu Kota Negara? - Berita Daerah" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-09. Diakses tanggal 2022-07-14. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang juga terpantau untuk ibu kota baru, lahannya yang luas, bebas gempa bumi hanya infrastruktur dan masyarakat perlu dipersiapkan.
^UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 9: "Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah..."
^Lawi, Gloria Fransisca Katharina (2019-05-14). Agus, Rustam, ed. "Ibu Kota Baru Perlu Konsep Urban Forest". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Tentang IKN". Ibu Kota Negara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2022. Diakses tanggal 2 February 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
