Pembantaian Tuzla adalah suatu peristiwa pada tanggal 25 Mei 1995, di mana Angkatan Darat Republik Srpska (VRS) melancarkan serangan artileri terhadap kota Tuzla, di Bosnia timur, yang menewaskan 71 orang dan mencederai 240 orang lainnya.
Antara tanggal 25 Mei dan 28 Mei 1995 sejumlah proyektil artileri telah ditembakkan ke Tuzla dari posisi Angkatan Darat Republik Srpska (VRS) di dekat desa Panjik di Gunung Ozren, sekitar 25 km barat Tuzla. Pada tanggal 25 Mei 1995 (ulang tahun Marsekal Tito dan Estafet Pemuda di bekas Yugoslavia) pada jam 20.55, sebuah peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi ditembakkan dari meriam artileri tarik berkaliber 130mm, yang meledak di bagian kota yang bernama Kapija. Sebanyak 71 orang tewas dan 240 lainnya cedera.[1][2][3] Semua korban adalah warga sipil dan mayoritas berusia antara 18-25 tahun.[1] Wali kota Tuzla Selim Bešlagić membuat sebuah pernyataan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari yang sama, dan menyebut bahwa VRS "fasis" serta mendesak "Demi Tuhan dan umat manusia gunakanlah kekuatan pada akhirnya."[4] Pada tanggal 25 dan 26 Mei, NATO melakukan serangan udara terhadap depot amunisi VRS di Pale setelah pelanggaran Zona Eksklusif dan penembakan di Wilayah Aman PBB.
Novak Đukić, mantan perwira VRS ditangkap di Banja Luka pada tanggal 7 November 2007. Pada saat terjadi serangan, Đukić adalah komandan dari Grup Taktis Ozren. Persidangannya dimulai pada 11 Maret 2008. Pada tanggal 12 Juni 2009, Đukić dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.[5] Pada tanggal 10 September 2010, Panel Naik Banding menolak permohonan banding Đukieals sebagai tidak berdasar, dan menguatkan putusan pertama pada 12 Juni 2009 secara keseluruhan.[6]
Pada tahun 2009, Perdana Menteri Republik Srpska Milorad Dodik menyatakan bahwa serangan tersebut adalah rekayasa, dan mempertanyakan pembantaian Markale di Sarajevo. Kota Tuzla mengajukan tuntutan terhadap Dodik atas pernyataan-pernyataan tersebut. Kota Sarajevo mengajukan tuntutan pidana terhadap Dodik atas penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasut kebencian etnis, ras dan agama.[7]Kantor Perwakilan Tinggi mengatakan bahwa Dodik membantah kejahatan perang telah dilakukan, dan menyatakan bahwa "Ketika fakta miring semacam itu datang dari seorang pejabat yang berada dalam posisi bertanggung jawab penuh, seorang pejabat yang berkewajiban untuk menegakkan Perjanjian Perdamaian Dayton dan bekerja sama dengan Pengadilan Den Haag, maka mereka sangat tidak bertanggung jawab dan melemahkan tidak hanya institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, tapi juga kredibilitas individu itu sendiri".[8]
