Korupsi di Bangladesh telah menjadi masalah yang berkepanjangan. Menurut semua lembaga pemeringkat utama, Bangladesh secara rutin berada di antara negara-negara paling korup di dunia.

Sejak tahun 2001, korupsi di sektor publik disebut sebagai "endemik, kronis, dan menyeluruh".^[1] Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, yang menilai 180 negara pada skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Bangladesh mendapatkan skor 23. Berdasarkan peringkat skor, Bangladesh menduduki peringkat ke-151 dari 180 negara, di mana negara yang menduduki peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan dengan skor regional, skor terbaik di antara negara-negara Asia Pasifik adalah 84, skor rata-rata 44, dan skor terburuk 16.^[3] Sebagai perbandingan dengan skor global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terburuk 8 (peringkat 180).^[4]

Direktur Eksekutif Transparency International Bangladesh, Iftekharuzzaman, menyatakan "Dari delapan negara Asia Selatan, Bangladesh tetap berada di peringkat kedua terendah baik dalam skor maupun peringkat — hanya lebih baik dari Afghanistan".^[5]

Komisi Anti Korupsi dibentuk pada tahun 2004, tetapi dianggap sebagian besar tidak efektif dalam menyelidiki dan mencegah korupsi karena adanya kendali pemerintah terhadap lembaga tersebut.^[6][7] Ketua Komisi Anti Korupsi bahkan mengakui bahwa korupsi merajalela di Bangladesh.^[8]

Seperti banyak negara berkembang dan negara yang sedang muncul lainnya, korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan di Bangladesh. Warga biasa secara rutin membayar suap untuk layanan dasar dan untuk memotong antrean, dan para pejabat bergantung pada suap untuk menghidupi diri.^[9]

Korupsi merajalela di kantor-kantor pemerintahan Bangladesh. Banyak pejabat menerima gaji tanpa memiliki pekerjaan yang jelas. Pejabat direkrut dan dipromosikan dengan alasan yang tidak jelas secara objektif. Permintaan suap sangat umum terjadi. Dalam survei tahun 2013, 76% responden menyatakan bahwa korupsi adalah masalah di sektor publik, dan 39% mengatakan bahwa mereka telah membayar suap dalam 12 bulan terakhir. Suap sangat umum terjadi saat berurusan dengan polisi (72%), peradilan (63%), layanan pertanahan (44%), serta layanan registrasi dan perizinan (33%). Suap diberikan untuk mendapatkan layanan (58%), mempercepat layanan (33%), sebagai ucapan terima kasih (7%), atau untuk mendapatkan layanan yang lebih murah (3%). Meski angka-angka ini masih mengecewakan, tetapi menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun 2010.^[10]

Pada tahun 2010, presiden saat itu, Zillur Rahman, memberikan pengampunan kepada dua puluh terpidana kasus pembunuhan Shabbir Ahmed Gamma. Pada Juli 2011, dia kembali memberikan pengampunan kepada pemimpin Liga Awami sekaligus terpidana kasus pembunuhan, Biplob.^[11][12]

Contoh utama korupsi pemerintahan adalah skandal pasar saham Bangladesh tahun 2011.^{[13][14][15][16][17]} Skandal Jembatan Padma, yang terjadi pada tahun 2011, merupakan skandal politik terbesar di Bangladesh, yang melibatkan pemerintah dari partai berkuasa, Liga Awami, yang diduga meminta sejumlah besar uang dari perusahaan konstruksi asal Kanada, SNC-Lavalin, sebagai imbalan untuk memenangkan kontrak pembangunan jembatan tersebut.^[18][19]

Pada 10 Desember 2012, sekelompok peretas membobol dan memublikasikan rekaman percakapan Skype selama tujuh belas jam milik ketua hakim Nizamul Huq di YouTube, di mana dia menyatakan bahwa dia berada di bawah tekanan dari pemerintah untuk segera mengeluarkan putusan dalam kasus kejahatan perang tahun 1971 terhadap para pemimpin senior oposisi negara tersebut.^[20]

Perusahaan-perusahaan dilaporkan dikenakan persyaratan izin dan lisensi yang mahal dan tidak berguna.^[21] Pada 2014–2015, para eksekutif bisnis menyebutkan bahwa korupsi merupakan hambatan terbesar kedua dalam berbisnis di Bangladesh. Pelaku usaha sering kali diharapkan untuk menyuap pejabat publik, terutama terkait pajak tahunan. Sebanyak 48% perusahaan diminta untuk membayar suap, dan sebagian besar perusahaan yang mengurus izin diminta untuk memberikan suap, dengan rincian 55% untuk izin pembangunan, 77% untuk izin impor, 56% untuk penyambungan air, dan 48% untuk penyambungan listrik.^[10]

Politikus terlibat dalam pemberian kontrak kepada perusahaan asing dengan menerima suap dalam negosiasi tertutup.^[22][23] Kontrak publik besar sering dikaitkan dengan praktik korupsi. Sebanyak 49% perusahaan mengaku harus memberikan “hadiah” untuk memenangkan kontrak pemerintah, dengan nilai rata-rata "hadiah" tersebut mencapai 3% dari nilai kontrak.^[10]

Pemilik usaha tidak mematuhi peraturan keselamatan gedung dan tempat kerja yang semestinya. Akibatnya, beberapa kecelakaan besar terjadi dan menewaskan ratusan orang.^[24] Industri garmen juga dipenuhi korupsi, dengan para pemimpinnya memperoleh keringanan pajak, akses khusus ke infrastruktur, dan dengan mudah mengabaikan peraturan keselamatan dan keamanan resmi. Karena bentuk korupsi semacam ini, kompleks pabrik Rana Plaza runtuh, menewaskan lebih dari 1.200 orang. Karena korupsi, para pengembang dapat mengabaikan banyak peraturan konstruksi.^[10]

Berbagai sumber internasional menyediakan dana sebesar $2,9 miliar untuk membangun Jembatan Multiguna Padma dekat Dhaka pada 2011. Setelah Bank Dunia mengetahui pada 2012 tentang “konspirasi korupsi tingkat tinggi yang melibatkan politikus, pengusaha, dan individu swasta” terkait proyek tersebut, beberapa sumber pendanaan menarik dukungan mereka dari proyek tersebut.^[10]

Transparency International mengaitkan meluasnya dan tingginya tingkat korupsi di Bangladesh dengan kekuatan kepentingan bisnis yang memengaruhi partai politik dan parlemen.^[21]