Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - IAIN Tulungagung - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74134
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S2
Tanggal Berdiri	:	22 Oktober 2009
SK Penyelenggaraan	:	783 tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-02-07
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	AHMAD MUHTADI ANSHOR	Dr. M.Ag S.Ag
2.	S3	QOMARUL HUDA	Dr. M.Ag S.Ag
3.	S3	ASMAWI	Dr. M.Ag S.Ag
4.	S3	KUTBUDDIN AIBAK	Dr. M.HI S.Ag
5.	S3	DIAN FERRICHA	Dr M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Hukum di Irlandia Utara

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum Timor Leste

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Hukum Beer–Lambert

Lembaga bantuan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum Nürnberg

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Orang asing (konsep hukum)

Hukum termodinamika kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum-hukum gas

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Interpretasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum makanan Islam

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Badan hukum pendidikan

Hukum laut Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum D-M dan M-D

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Pendidikan hukum

Hukum kontradiksi

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Teori Hukum Di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum termodinamika

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Positivisme hukum

Hukum Triad Dobereiner

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman fisik di sekolah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum gas gabungan

Asas hukum tanah nasional

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Hukum penistaan agama

Hukum tarik-menarik

Sumber hukum internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum pidana internasional

Hukum kewarganegaraan

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Hukum Milo Murphy

Hukum dan ekonomi

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Bantuan hukum struktural

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Kepastian hukum

Doktor Hukum Kanonik

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ruang angkasa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Pembuktian (hukum)

Hukum ketiga termodinamika

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Arab Saudi

Hukum Skotlandia

Qanun (hukum Islam)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum pengembalian menurun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Daftar prasasti hukum kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Hukum Kanun Pahang

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum gravitasi universal

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum acara perdata Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Kovenan (hukum)

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum perbandingan volume

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum distribusi

Hukuman kurungan

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Hukuman mati di Filipina

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum jajaran genjang

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Pendekatan Wien

Hukum menikahi pemerkosa

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum rasial Italia

Hukum Kekudusan

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Perjanjian (politik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum penistaan agama di Indonesia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukuman mati di Brunei

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum De Morgan

Hukuman mati di Tiongkok

Penjara seumur hidup

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kekekalan energi

Pendaftaran tanah

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Kitab Hukum Karma

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Titius–Bode

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati Nürnberg

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum nun mati dan tanwin

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Peleburan perusahaan

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Hukum Abdikasi Kaisar

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya