Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - STAIN Pontianak - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	16 Oktober 2002
SK Penyelenggaraan	:	DJ.I/123/2007
Tanggal SK	:	2002-10-16
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	Program studi yang unggul dan terbaik dalam bidang hukum ekonomi syari\342\200\231ah tahun 2020 di kalimantan barat.
Misi	:	1. mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum mu\342\200\231amalah yang berorientasi ke indonesiaan dan kemanusiaan.\0122. mengembangkan budaya ijtihad secara multidisipliner dan mengembangkan model penelitian hukum mu\342\200\231amalah yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.\0123. meningkatkan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum mu\342\200\231amalah bagi terwujudnya masyarakat adil makmur.\0124. mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi tahun 2015.\0125. meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan sesuai kebutuhan prodi mu\342\200\231amalah tahun 2015.\012
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19 Pontianak
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:	(0561) 734170
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Hukum Timor Leste

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Teori Hukum Murni

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum Kelahiran Bebas

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Orang asing (konsep hukum)

Cerita seru hukum

Sarjana Hukum Hindu

Sistem Administrasi Badan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum termodinamika kedua

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Interpretasi (hukum)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum-hukum gas

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Hukum kewarganegaraan Swiss

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Asosiasi Hukum Internasional

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Penerbit Hukum Tiongkok

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Penegakan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Pluralisme hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum laut Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Perbandingan Hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Pendidikan hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Batal demi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Hukuman fisik di sekolah

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman badan yudisial

Kementerian Hukum

Hukum kepailitan

Hukum tarik-menarik

Hukum gas gabungan

Hukum pidana internasional

Hukum perusahaan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum penistaan agama

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Bantuan hukum struktural

Sumber hukum internasional

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum dan ekonomi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Hukum perbankan

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Uni Eropa

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hukum ekonomi internasional

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Dekrit (hukum kanon)

Komisi Hukum Internasional

Hukum Skotlandia

Hukum ketiga termodinamika

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Kementerian Hukum (Singapura)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Penyiksaan dalam hukum internasional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Arab Saudi

Hukum Yunani Kuno

Qanun (hukum Islam)

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum pengembalian menurun

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum distribusi

Hukum acara pidana Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum berhubungan sedarah

Hukum Kanun Pahang

Hukum gravitasi universal

Status hukum Takhta Suci

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum kekekalan

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Gaius (ahli hukum)

Hukuman kurungan

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Hukum jajaran genjang

Institut de droit international

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Hukuman mati di Filipina

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum kuadrat terbalik

Pendekatan Wien

Penegak hukum di Amerika Serikat

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum rasial Italia

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Maklumat (hukum)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Penegakan hukum di Jepang

Perjanjian (politik)

Hukum pidana Inggris

Hukum Kekudusan

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum di Jerman Nazi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penghapusan hukuman mati

Pendaftaran tanah

Hukum De Morgan

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Kekekalan energi

Penjara seumur hidup

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kitab Hukum Karma

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Badan Narkotika Amerika Serikat

Peleburan perusahaan

Penegakan hukum di India

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Todung Mulya Lubis

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum Abdikasi Kaisar

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya