Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Al Aziziyah Sabang - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	5 Mei 2014
SK Penyelenggaraan	:	2516 Tahun 2014
Tanggal SK	:	2014-05-05
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jln.Sabang-Balohan Bay Pass Cot Ba`u Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang-Aceh
Kode Pos	:	23522
Telepon	:	081328280604
Faximile	:	-
Email	:	stis.alaziziyah@gmail.com
Website	:	-

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	IMRAN	M.Sy S.H.I
2.	S2	MUHAMMAD JAFAR	M.A.
3.	S2	MUAMMAR	M.Pd S.Pd
4.	S2	SISKA PURNAMA SARI	M.H S.H.I
5.	S2	RIZA UMARY	M.S.I S.E.
6.	S2	MUZAKIR	M.Ag S.Sos.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum tata negara

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Perbuatan melawan hukum

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Gay-Lussac

Hukum Timor Leste

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Romawi-Belanda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum Kelahiran Bebas

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Orang asing (konsep hukum)

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Tiga Hukum Robotika

Hukum perdata Brasil

Sunnah (status hukum)

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum termodinamika kedua

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum kewarganegaraan Swiss

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Asosiasi Hukum Internasional

Sekolah Hukum Harvard

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Hukum makanan Islam

Penerbit Hukum Tiongkok

Penegakan hukum

Daftar hukum aneh

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Pluralisme hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum kontradiksi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum laut Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum termodinamika

Hukum kewarganegaraan Iran

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum Triad Dobereiner

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Yerkes–Dodson

Antropologi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Proses hukum yang semestinya

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Hukuman fisik di sekolah

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman badan yudisial

Hukum kepailitan

Hukum pidana internasional

Kementerian Hukum

Hukum tarik-menarik

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Hukum

Hukum penistaan agama

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum kewarganegaraan

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum dan ekonomi

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Doktor Hukum Kanonik

Hukuman mati di Uni Eropa

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ruang angkasa

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Komisi Hukum Internasional

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum ketiga termodinamika

Hukum Skotlandia

Kementerian Hukum (Singapura)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Biot-Savart

Teori hukum feminis

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum distribusi

Daftar prasasti hukum kuno

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Hukum gravitasi universal

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Penghukuman mati oleh gajah

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Gaius (ahli hukum)

Hukuman kurungan

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukuman mati di Filipina

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Pendekatan Wien

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum rasial Italia

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Hukum pidana Inggris

Hukum Kekudusan

Penegakan hukum di Jepang

Perjanjian (politik)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum Dulong–Petit

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Hukum aksi massa

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukuman mati di Tiongkok

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Korpus Linguistik dan Hukum

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Penghapusan hukuman mati

Pendaftaran tanah

Hukum De Morgan

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Penjara seumur hidup

Hukum Titius–Bode

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia

Badan Narkotika Amerika Serikat

Waluyo (tokoh hukum)

Peleburan perusahaan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum Abdikasi Kaisar

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya