Program Studi Hukum Ekonomi Syariah - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Kode Program Studi	:	74134
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	:	S2
Tanggal Berdiri	:	22 Oktober 2009
SK Penyelenggaraan	:	Perpres 38 Tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-04-07
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	BUNYANA SHOLIHIN	Doktor
2.	S3	MAIMUN	Doktor M. A. S.H.
3.	S3	ZUHRAINI	Dr M.H S.H.
4.	S3	ASRIANI	Doktor
5.	S3	ERINA PANE	Doktor M.Hum S.H.
6.	S3	ACHMAD KHUMAIDI JAFAR	Dr M.H

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Teori Hukum Murni

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum gerak Euler

Sumber hukum Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum perbandingan berganda

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum makanan Islam

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Pluralisme hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum laut Indonesia

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Teori Hukum Di Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hermeneutika hukum

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Hukum termodinamika

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Yerkes–Dodson

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Triad Dobereiner

Batal demi hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukuman fisik di sekolah

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum kepailitan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum penistaan agama

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Perubahan Hukum

Sumber hukum internasional

Hukum Milo Murphy

Kodifikasi Hukum Filipina

Bantuan hukum struktural

Hukum kewarganegaraan

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum dan ekonomi

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kepastian hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ekonomi internasional

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Komisi Hukum Internasional

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pengembalian menurun

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Kovenan (hukum)

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum perbandingan volume

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Hukum distribusi

Hukum gravitasi universal

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Menteri Hukum Britania Raya

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Gaius (ahli hukum)

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukuman kurungan

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Hukum tradisional Tiongkok

Hukuman mati di Filipina

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum menikahi pemerkosa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Pendekatan Wien

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Perjanjian (politik)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum pidana Inggris

Maklumat (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum Dulong–Petit

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Korpus Linguistik dan Hukum

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukuman mati di Tiongkok

Penghapusan hukuman mati

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Penjara seumur hidup

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Kekekalan energi

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Waluyo (tokoh hukum)

Peleburan perusahaan

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum Abdikasi Kaisar

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya