Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Al Syakhshiyah - Institut Agama Islam Cirebon - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	25 April 2010
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/198/2010
Tanggal SK	:	2010-04-25
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Komplek Islamic Centre Kabupaten Cirebon Jl. Tuparev Nomor 111, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos	:	45153
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	AHMAD DAHLAN	M.Ag Drs
2.	S2	AWALUDIN	M.Kn. S.H.
3.	S2	KARYA
4.	S2	SHOLAHUDDIN
5.	S2	SITI ULFAH	M.Si S.H.I
6.	S2	SARIFUDIN	M.HI S.H.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum adat Indonesia

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum di Irlandia Utara

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Penegakan hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum makanan Islam

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hermeneutika hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum termodinamika

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum kewarganegaraan Iran

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Proses hukum yang semestinya

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Sumber hukum internasional

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Hukum dan ekonomi

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Kementerian Hukum (Singapura)

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum ketiga termodinamika

Hukum hak asasi manusia internasional

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Hukum perbandingan volume

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum distribusi

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Penyertaan (hukum pidana)

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukuman mati di Filipina

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum menikahi pemerkosa

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum Dulong–Petit

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Perbudakan dalam hukum internasional

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum aksi massa

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kekekalan energi

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Hukuman mati Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Peleburan perusahaan

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Hukum Abdikasi Kaisar

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya