Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah - STIS Al Ittihad Bima Yayasan Pendidikan Al Itihad Bima NTB - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	8 Februari 2012
SK Penyelenggaraan	:	No. 198/2012
Tanggal SK	:	2012-02-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:	082359055300
Faximile	:
Email	:
Website	:	www.stisbima.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	SUAIDIN NAIM	M.H Drs
2.	S2	ALFISAHRIN	M.S.I S.Ag
3.	S2	NASRULLAH	M.Pd I M.Pd.I S.Pd.I S.Pd.I
4.	S2	MUHADJIRIN	M.Si S.E.
5.	S2	SUHARTI	M.HI M.HI S.H.I S.H.I
6.	S2	ADI SOFYAN	M.HI M.H.I S.H.I
7.	S2	ARMANSYAH	M.H M.HI

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Hukum di Irlandia Utara

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum Timor Leste

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sumber hukum Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum perbandingan berganda

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Orang asing (konsep hukum)

Hukum termodinamika kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum makanan Islam

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Daftar hukum aneh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Pluralisme hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum acara pidana

Hukum pendinginan Newton

Hukum laut Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum kontradiksi

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Batal demi hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Proporsionalitas (hukum)

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Hukum termodinamika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Psikologi hukum

Hukum Triad Dobereiner

Kedudukan hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Hukum perusahaan

Hukuman fisik di sekolah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Asas hukum tanah nasional

Hukum gas gabungan

Hukum acara perdata

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukuman badan yudisial

Sumber hukum internasional

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Hukum pidana internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum dan ekonomi

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Perubahan Hukum

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum Beckstrom

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum perbankan

Kepastian hukum

Doktor Hukum Kanonik

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Hukuman mati di Guatemala

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Dekrit (hukum kanon)

Pembuktian (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Hukum (Singapura)

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum hak asasi manusia internasional

Hukum ketiga termodinamika

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Arab Saudi

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum Skotlandia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum acara pidana Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum perbandingan volume

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum distribusi

Hukuman kurungan

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukuman mati di Filipina

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Hukum tradisional Tiongkok

Sekolah Hukum Beirut

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum menikahi pemerkosa

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Dulong–Petit

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum penistaan agama di Indonesia

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Maklumat (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penghapusan hukuman mati

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Hukum De Morgan

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Penjara seumur hidup

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Pendaftaran tanah

Kekekalan energi

Hukum lingkungan di Indonesia

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Rusia

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Hukum kewarganegaraan Islandia

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Waluyo (tokoh hukum)

Peleburan perusahaan

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Hukum Abdikasi Kaisar

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya