Program Studi Hukum Pidana Islam Jinayah - Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Dayah Amal - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Kode Program Studi	:	74231
Nama Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	5 Mei 2014
SK Penyelenggaraan	:	2516 Tahun 2014
Tanggal SK	:	2014-05-05
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	TGK. ARMIS	M.Pd S.Ud
2.	S2	ZULKIFLI	M.Si S.E.
3.	S2	TARMIZI	M.A S.Sos.I
4.	S2	KAMARUDDIN	M.Pd S.Ud
5.	S2	AMRAN, S.SOS., M.A.P	M.A.P S.Sos
6.	S2	DARUSSALAM	M.Ag
7.	S2	NUR SURAIYA	M.Pd.I S.Pd.I
8.	S2	MAULIDIN, M.AG	M.Ag S.H.I
9.	S2	RAFIQA, S.H.I., M.AG	M.Pd S.H.I
10.		M. ZUBIR
11.		MULIANI

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum adat Indonesia

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Nürnberg

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Hukum pidana Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Cerita seru hukum

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Interpretasi (hukum)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum Alan Turing

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Daftar hukum aneh

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Hukum pendinginan Newton

Badan hukum pendidikan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum acara pidana

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum Yerkes–Dodson

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hermeneutika hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum Triad Dobereiner

Positivisme hukum

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Deportasi Temporer

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Antropologi hukum

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Kementerian Hukum

Hukum kepailitan

Hukum gas gabungan

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum pidana internasional

Hukum Milo Murphy

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Sumber hukum internasional

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ruang angkasa

Pembuktian (hukum)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Dekrit (hukum kanon)

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum distribusi

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum pembuktian Indonesia

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Gaius (ahli hukum)

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum jajaran genjang

Hukuman mati di Filipina

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Penegakan hukum di Jepang

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perbudakan dalam hukum internasional

Pernyataan (hukum)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Maklumat (hukum)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Lembaga penegak hukum

Hukum Dulong–Petit

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Korpus Linguistik dan Hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kekekalan energi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Kitab Hukum Karma

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Fasad (hukum Islam)

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Badan Narkotika Amerika Serikat

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Penegakan hukum di India

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Peleburan perusahaan

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Todung Mulya Lubis

Hukum Abdikasi Kaisar

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya