Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah - IAIN Antasari Banjarmasin - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	25 September 2000
SK Penyelenggaraan	:	DJ.I/385/2008
Tanggal SK	:	2000-09-25
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	Unggul dalam pengembangan ilmu politik dan hukum ketatanegaraan
Misi	:	1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif dalam ilmu-ilmu syariah, khususnya ilmu politik dan hukum ketatanegaraan.\0122. mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah, khususnya bidang ilmu politik dan hukum ketatanegaraan yang berbasis penelitian.\0123. menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan syariah yang ahli sebagai praktisi hukum di bidang administrasi, keperdataan, dan ketatanegaraan.\0124. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintan dan non pemerintah.\012
Kompetensi	:	Politisi, birokrat, hakim, panitera, advokat
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Kode Pos	:	70235
Telepon	:	(0511) 3265783
Faximile	:	(0511) 3265783
Email	:	fasya@iain-antasari.ac.id
Website	:	syariah.iain-antasari.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum adat Indonesia

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum makanan Islam

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pendidikan hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Hermeneutika hukum

Hukum termodinamika

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Proporsionalitas (hukum)

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Batal demi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Kementerian Hukum

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum pidana internasional

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Persamaan di hadapan hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Doktor Hukum Kanonik

Hukuman mati di Uni Eropa

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Komisi Hukum Internasional

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum distribusi

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Gaius (ahli hukum)

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum anti-miskegenasi

Hukum privasi informasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukuman mati di Filipina

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum menikahi pemerkosa

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum Kekudusan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Perjanjian (politik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perbudakan dalam hukum internasional

Pernyataan (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum aksi massa

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum di Jerman Nazi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Kekekalan energi

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kitab Hukum Karma

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Rusia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Penegakan hukum di India

Peleburan perusahaan

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Todung Mulya Lubis

Hukum Abdikasi Kaisar

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kembali kehalaman sebelumnya