Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah - IAIN Kendari - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	28 Januari 2015
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 545 Tahun 2015
Tanggal SK	:	2015-01-28
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	menjadi pusat pengembangan kajian hukum tata negara yang transdisiplinar
Misi	:	membentuk praktisi hukum dan calon negarawan yang bertaqawa kepada tuhan yang maha esa, memiliki kepribadian yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang hukum tata negara mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perrguruan tinggi
Kompetensi	:	profil utama : hakim yang berintegritas, mandiri, menguasai kosep teoritis, memiliki leadership, dan akuntabel. profil tambahan : praktisi hukum yang berkarakter islami, profesional, menguasai konsep teoritis,memiliki leadership dan bertanggung jawab
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:	04013193710
Faximile	:	04013193710
Email	:	htn@iainkendari.ac.id
Website	:	https:/syariah.iainkendari.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	MUH. ASRIANTO ZAINAL	M.Hum
2.	S2	AHMADI	M.H S.H.I
3.	S2	MAHRUDIN	M.Si S.Sos
4.	S2	ADENISATRAWAN	M.H S.H.I
5.	S2	LA ODE MUHAMMAD IMAN ABDI ANANTOMO UKE	M.H S.H
6.	S2	ARIS NUR QADAR AR RAZAK	M.H S.H.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum di Irlandia Utara

Perbuatan melawan hukum

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Islam di Indonesia

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum Nürnberg

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Prancis

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Hukum pidana Indonesia

Sarjana Hukum Hindu

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Cerita seru hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Hukum termodinamika kedua

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Penegakan hukum

Hukum makanan Islam

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum Alan Turing

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Daftar hukum aneh

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Pluralisme hukum

Tujuh Hukum Nuh

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum pendinginan Newton

Badan hukum pendidikan

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum D-M dan M-D

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum kontradiksi

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum Triad Dobereiner

Positivisme hukum

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Deportasi Temporer

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum penistaan agama

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Sumber hukum internasional

Hukum tarik-menarik

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum pidana internasional

Hukum dan ekonomi

Hukum Milo Murphy

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Perubahan Hukum

Bantuan hukum struktural

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Beckstrom

Persamaan di hadapan hukum

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Kepastian hukum

Hukuman mati di Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Komisi Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum Arab Saudi

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Qanun (hukum Islam)

Hukum Skotlandia

Hukum pengembalian menurun

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Kanun Pahang

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Kovenan (hukum)

Gaius (ahli hukum)

Hukuman kurungan

Hukum perbandingan volume

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman mati di Filipina

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Malcolm Evans (pakar hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Bifurkasi (hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum 22 Prairial

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Pendekatan Wien

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum rasial Italia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum Dulong–Petit

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Jepang

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Pernyataan (hukum)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Brunei

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Kekekalan energi

Hukum di Jerman Nazi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum lingkungan di Indonesia

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Kitab Hukum Karma

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukuman mati Nürnberg

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Rusia

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Penegakan hukum di India

Peleburan perusahaan

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Todung Mulya Lubis

Prinsip Archimedes

Hukum Abdikasi Kaisar

Kembali kehalaman sebelumnya