Program Studi Hukum Tatanegara syiasah - STAI Ahsanta Jambi - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Tatanegara (syiasah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (syiasah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (syiasah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	10 Juni 2010
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/359/2010
Tanggal SK	:	2010-06-10
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	?di tahun 2030 menjadikan program studi hukum tata negara/siyasah yang islami, unggul, dan inovatif dalam bidang ilmu hukum tata negara/siyasah yang berbasis edupreneurship.?
Misi	:	menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas agar melahirkan lulusan prodi hukum tata negara/siyasah yang unggul, inovatif, berwawasan dan berjiwa edupreneurship. meningkatkan mutu kualitas dosen secara professional, islami dan modern melalui kegiatan akademik dengan sarana dan prasarana yang menunjang dosen dalam kegiatan akademik perkuliahan. melakukan penelitian dan pengabdian yang unggul dalam bidang keilmuan hukum tata negara/siyasah berbasis edupreneurship sesuai dengan kebutuhan masyarakat. memperluas jaringan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan hukum tata negara/siyasah.
Kompetensi	:	lulusan program studi hukum tata negara/siyasah sebagai praktisi hukum islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator, penghulu/penyuluh agama), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum tata negara/siyasah sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. praktisi hukum penyuluh / penghulu asisten peneliti
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jln. Prof. Dr. Sumanteri Brojonegoro Kompleks Setya Negara, Sipin, Jambi
Kode Pos	:	36135
Telepon	:	(0741) 40251
Faximile	:	(0741) 40251
Email	:	info@ahsanta.ac.id
Website	:	www.ahsantajambi.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	SYAM HANAFIAH	M.HI S.H.
2.	S2	KARLINA RAHAYU	M.Hum S.H.
3.	S2	LISDA ARIANY	M.H S.H.
4.	S2	SAIDINA USMAN	M.Phil S.Sos
5.	S2	ABDURAHMAN SYAYUTI	M.H S.Sy
6.	S2	WAHYU AGUS PRAYUGO	M.H S.H
7.	S2	A. YULI TAUVANI	M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (syiasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum di Irlandia Utara

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum pidana Indonesia

Hukum Superposisi

Sarjana Hukum Hindu

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Cerita seru hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Tiga Hukum Robotika

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sunnah (status hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Orang asing (konsep hukum)

Hukum termodinamika kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum makanan Islam

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Tujuh Hukum Nuh

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum acara pidana

Badan hukum pendidikan

Hukum laut Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum D-M dan M-D

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Yerkes–Dodson

Teori Hukum Di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum termodinamika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Psikologi hukum

Hukum Triad Dobereiner

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Hukuman fisik di sekolah

Hukum gas gabungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Sumber hukum internasional

Hukum penistaan agama

Hukum tarik-menarik

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum pidana internasional

Hukum kewarganegaraan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum dan ekonomi

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Bantuan hukum struktural

Teori hukum internasional

Appleby (badan hukum)

Hukum perdata internasional

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Kepastian hukum

Hukum ekonomi internasional

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukuman mati di Uni Eropa

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Kementerian Hukum (Singapura)

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum ketiga termodinamika

Hukum hak asasi manusia internasional

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Hukum Biot-Savart

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum Skotlandia

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Kovenan (hukum)

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum perbandingan volume

Hukuman kurungan

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukuman mati di Filipina

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Beirut

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Hukum kuadrat terbalik

Hukum Dulong–Petit

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegak hukum di Amerika Serikat

Perjanjian (politik)

Penegakan hukum di Jepang

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum penistaan agama di Indonesia

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukuman mati di Brunei

Penghapusan hukuman mati

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum De Morgan

Hukuman mati di Tiongkok

Penjara seumur hidup

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum di Jerman Nazi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kekekalan energi

Pendaftaran tanah

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum Titius–Bode

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Rusia

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Penegakan hukum di India

Peleburan perusahaan

Todung Mulya Lubis

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Hukum Abdikasi Kaisar

Prinsip Archimedes

Kembali kehalaman sebelumnya