Program Studi Hukum - Universitas Bina Bangsa - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	22 Mei 2017
SK Penyelenggaraan	:	749/KPT/I/2018
Tanggal SK	:	2018-09-06
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	?menjadi program studi hukum terkemuka di provinsi banten, yang menghasilkan sarjana hukum berkualitas, mandiri, kompeten, profesional, beretika dan berwawasan indonesia serta iptek bidang hukum yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat?
Misi	:	menyelenggarakan pendidikan hukum berbasis kompetensi dengan standard pendidikan tinggi berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, kompeten, profesional, beretika dan berwawasan indonesia. melaksanakan penelitian bidang hukum dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan (iptek) bidang hukum yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan masyarakat madani yang sadar hukum melalui kehidupan kampus dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan.
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jalan Raya Serang - Jakarta, KM, 03 NO 1 B, Panancangan,
Kode Pos	:
Telepon	:	(0254) 220158
Faximile	:	(0254) 220157
Email	:	fh@binabangsa.ac.id
Website	:	http://binabangsa.ac.id/

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	UJANG HIBAR	M.H S.H.
2.	S2	SULKIAH HENDRAWATI	M.H S.H.
3.	S2	HADI HAERUL HADI	M.H S.H.
4.	S2	ENJUM JUMHANA	M.Hum S.H.
5.	S2	DIAN SAMUDRA	M.H S.H.
6.	S2	ASNAWI	M.H S.H.
7.	S2	IRWAN SAPTA PUTRA	M.H S.H.
8.	S2	IRON FAJRUL ASLAMI	M.H S.H.
9.	S2	MOHAMMAD HIFNI	M.Sy S.H.I
10.	S2	FATUROHMAN	M.H S.H.
11.	S2	SAFIULLOH	M.H S.H.I
12.	S2	NASSIR AGUSTIAWAN	M.H S.H.
13.	S2	ARIS SETYANTO PRAMONO	M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum adat Indonesia

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum di Irlandia Utara

Perbuatan melawan hukum

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Beer–Lambert

Hukum Romawi-Belanda

Pembunuhan di luar hukum

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Hukum Nürnberg

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Prancis

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Hukum pidana Indonesia

Sarjana Hukum Hindu

Sumber hukum Indonesia

Cerita seru hukum

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Hukum termodinamika kedua

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum-hukum gas

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Interpretasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum makanan Islam

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum Alan Turing

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Daftar hukum aneh

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Pluralisme hukum

Tujuh Hukum Nuh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Hukum laut Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Hukum acara pidana

Badan hukum pendidikan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hermeneutika hukum

Hukum kontradiksi

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum Triad Dobereiner

Positivisme hukum

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Antropologi hukum

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum gas gabungan

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum acara perdata

Hukum penistaan agama

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum pidana internasional

Hukum dan ekonomi

Hukum Milo Murphy

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Bantuan hukum struktural

Appleby (badan hukum)

Teori hukum internasional

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Kepastian hukum

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ruang angkasa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ketiga termodinamika

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum Arab Saudi

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Skotlandia

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Daftar prasasti hukum kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Kanun Pahang

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum gravitasi universal

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum tentang hewan di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Penghukuman mati oleh gajah

Kovenan (hukum)

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum perbandingan volume

Hukuman kurungan

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman mati di Filipina

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Pendekatan Wien

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum rasial Italia

Hukum Kekudusan

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Perjanjian (politik)

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Pernyataan (hukum)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Korpus Linguistik dan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukuman mati di Brunei

Penghapusan hukuman mati

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Kekekalan energi

Hukum di Jerman Nazi

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Kitab Hukum Karma

Hukum Titius–Bode

Hukum Dasar Swedia

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukuman mati Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum nun mati dan tanwin

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Penegakan hukum di India

Peleburan perusahaan

Pengecualian hukum di Uni Eropa

Todung Mulya Lubis

Prinsip Archimedes

Hukum Abdikasi Kaisar

Kembali kehalaman sebelumnya