INA Digital
 | Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. |
 | Netralitas artikel ini dipertanyakan. |
 | |
| INA DIGITAL | |
Jenis perusahaan | GovTech |
| Industri | Teknologi |
| Pendahulu | PT Peruri Digital Security |
| Didirikan | 27 Mei 2024 |
| Kantor pusat | Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
Wilayah operasi | Indonesia |
Tokoh kunci | Teguh Kurniawan Harmanda (Direktur Utama) Rahmat Danu Andika (Wakil Direktur Utama) Setiaji (Menpan-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional)(2022-2024) |
| Produk | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| Pemilik | Perum Peruri |
| Situs web | inadigital |
INA DIGITAL (dikenal juga sebagai GovTech Indonesia) adalah bagian dari Perum Peruri sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. INA DIGITAL didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.[1] INA DIGITAL diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 27 Mei 2024 di Istana Negara.[2]
Latar Belakang
Sebagai GovTech Indonesia, INA DIGITAL lahir sebagai pengembangan dari keberhasilan unit GovTech yang telah dikembangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga seperti Digital Transformation Office (Kemenkes), GovTech Edu (Kemendikbudristek), GovTech-Procurement (LKPP), yang diharapkan memiliki struktur organisasi dan sistem kerja tersendiri serta terpisah dari birokrasi.[3] Hal ini dipertegas dalam arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna 9 Januari 2024, di mana Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk jajaran birokrasi memasuki era baru dengan mengimplementasikan government technology (GovTech), berkaca dari kesuksesan platform seperti SatuSehat, Merdeka Belajar, Kartu Prakerja, yang diharapkan akan lebih merata di setiap kementerian.[4]
Mendukung upaya tersebut, pada 18 Desember 2023 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
KemenPAN-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional menjelaskan pendirian GovTech yang lahir untuk menangani platform prioritas, merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara pada Top 20 di E-Government Development Index (EGDI) pada 2022.
"Secara short-term di 2024, akan menjadi proofpoint penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pemerintah selanjutnya. Secara medium-term, akan meningkatkan Indeks EDGI Indonesia. Sedangkan dampak long-term digitalisasi ini akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi"[5]
-Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (20 Desember 2023)
Lingkup Kerja
Menurut Perpres No. 82 Tahun 2023, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. (Pasal 2 Ayat 1)
Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa Aplikasi SPBE yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna SPBE atau target Pengguna SPBE. (Pasal 2 Ayat 2)
Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung: (Pasal 2 Ayat 3)
- layanan pendidikan terintegrasi, dengan penanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- layanan kesehatan terintegrasi, dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan penanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia
- layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan Identitas Kependudukan Digital, dengan penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan penanggung jawab Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- layanan portal pelayanan publik, layanan single sign on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan Iayanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk Pusat Data Nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan, dengan penanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
- layanan Satu Data Indonesia, dengan penanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian, dengan penanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri, untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas. Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi, penyelarasan, pengawalan, dan pengarahan untuk memastikan pencapaian tujuan dari penugasan Perum Peruri, dengan turut melibatkan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga penanggung jawab aplikasi SPBE prioritas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pasal 3 dan 4)
Produk
Pada 30 September 2024, INA DIGITAL meluncurkan secara terbatas tiga produk tahap pertama sebagai bagian dari integrasi layanan digital pemerintah Indonesia, yakni INApas, INAku, dan INAgov.[6]
- INApas adalah layanan identitas digital terpadu untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara praktis.[7]
- INAku adalah portal pelayanan publik untuk akses ke berbagai layanan digital pemerintah secara mudah.[8]
- INAgov merupakan portal administrasi pemerintahan yang memberikan ASN akses ke berbagai layanan administrasi pemerintahan secara efisien. [9]
Referensi
- ^ "PERPRES No. 82 Tahun 2023". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2025-01-20.
- ^ "Luncurkan GovTech Indonesia, Presiden Jokowi Tekankan Kemudahan Birokrasi Pelayanan Pemerintah".
- ^ "Pemerintah berencana membentuk "GovTech" Indonesia dengan memperluas skala Digital Transformation Office".
- ^ "Menteri PANRB: Presiden Instruksikan Percepatan GovTech untuk Pelayanan Publik".
- ^ "Presiden Keluarkan Perpres Percepatan GovTech dan Interoperabilitas Layanan Digital Nasional".
- ^ "Wujudkan Indonesia Terintegrasi, Tiga Produk Inovasi INA DIGITAL Mulai Dirilis Secara Terbatas".
- ^ https://inapas.go.id/
- ^ https://inaku.go.id/
- ^ https://inagov.go.id/
Lihat Juga
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.