menjadikan program studi ilmu hukum yang menghasilkan sarjana hukum profesional yang dilandasi nilai-nilai islami pada tahun 2032

1. untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi program studi sebagai berikut: melaksanakan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah secara kompetitf dan sustainable.
2. menciptakan iklim akademis yang islami sebagai pelopor pembaharuan (gerakan tajdid) amar ma?ruf nahi munkar melalui kegiatan-kegiatan islami pada lingkungan kampus untuk kepentingan segenap civitas akademika.
3. menghasilkan lulusan sarjana hukum yang berkarakter islami dan profesional.
4. menerapkan manajemen akademik, sumberdaya, dan mutu berbasis perencanaan dan information technology (it) terciptanya tata kelola yang baik.
5. meningkatkan akreditasi program studi ilmu hukum oleh ban pt menjadi a sebagai alat penjaminan mutu.
6. meningkatkan kualitas pengabdian, pendidikan, dan kuantitas research (penelitian) bagi seluruh civitas akademika yang diakui secara nasional dan internasional.
7. menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah guna menghasilkan sarjana huku yang memiliki daya saing dan siap pakai.

kompetensi utama program studi ilmu huku fakultas hukum universitas muhammadiyah bengkulu

1. mampu menerapakan karakter islami
2. mampu memahami dan menganalisis serta menjelaskan secara kritis dan ilmiah mengenai ilmu hukum baik teoritis maupun praktis serta perkembangannya dalam lingkup hukum nasional dan hukum internasional.
3. mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengembangan dan penerapan hukum.
4. mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
5. mampu menjelaskan dan menerapkan paraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan non litigasi.
6. mampu membuat berbagai berkas perkara hukum baik dalam perkara litigasi maupun perkara non litigasi.
7. mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan
8. mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan perjanjian maupun kerjasama.
9. mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan.
10. mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.